Berita Medan, makobar – Objek wisata Taman Simalem Resort yang terletak di Jalan Km 9 Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah Karo berpeluang dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sebabnya, Sertifikat lahan objek wisata pemandangan Danau Toba tersebut telah dipegang Pengadilan Negeri Medan.

Pengadilan Negeri Medan memegang sertifikat lahan Taman Simalem Resort sebagai bentuk penyitaan atas korupsi yang dilakukan pemiliknya, Tamin Sukardi pada 27 Agustus 2018.

Seperti yang dilansir dari lama www.tribun-medan.com, Kala itu Hakim Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo menghukum Tamin Sukardi dengan pidana penjara selama 6 Tahun, Denda Rp 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan.

Baca Juga: Kapolda Sumut : Kalau Nanti Kamu Jadi Polisi, Maka Harus Berdiri Dibawah Merah Putih

Tamin juga diminta mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 132,4 Miliar dengan ketentuan harus membayar dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk mengganti akan dipidana selama 2 tahun.

Atas bentuk penggantian kerugian negara tersebut sejumlah aset Tamin Sukardi turut disita.

Kendati demikian, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kasi Penkum Sumanggar Siagian mengakui peluang pemerintah memiliki Taman Simalem Resort harus menunggu proses hukum Tamin Sukardi.

Imbuh Sumanggar, upaya hukum Tamin Sukardi yang berlanjut tentunya akan memperlambat kepastian siapa pemilik Taman Simalem Resort.

“Prosesnya masih panjang. Meski keputusan Pengadilan Negeri Medan asetnya disita, tapi upayanya melakukan banding kan belum kita ketahui. Belum lagi jika dia mengajukan Kasasi,” ucap Sumanggar kepada Tribun Medan, Minggu (21/10/2018).

Terkait sifat kerugian negara yang harus dibayarkan oleh Tamin Sukardi atas korupsi lahan eks HGU PTPN2 Helvetia, Medan, Sumanggar menegaskan harus dibayarkan.

“Sifat kerugian negara itu adalah memaksa. Jadi jika harta bendanya ada tentu kita sita, tidak boleh diganti dengan pidana jika harta bendanya mencukupi untuk mengganti kerugian negara,” tegas Sumanggar.

Sumanggar juga menguraikan bahwa proses penggantian kerugian negara dengan penyitaan aset juga harus diperhitungkan dengan para ahli.

Ahli digunakan untuk merumuskan nilai aset apakah mencukupi pembayaran atau tidak.

“Taman Simalem itu kan jadi pertimbangan kerugian negara. Jika keputusan ingkrah, maka kita pun akan menghitungnya lagi dengan peneliti bangunan ataupun BPKP. Tapi kan masih panjang, kita tunggu saja proses hukumnya,” pungkas mantan Kasi Pidana Umum Kejari Binjai ini.

Diketahui dalam amar putusan Wahyu Prasetyo Wibowo sejumlah aset Tamin Sukardi selain Taman Simalem Resort yang cukup besar adalah Hotel Sibayak di Brastagi.

Adapun sejumlah tanah yang terletak di beberapa titik di Kota Medan.

Hingga berita ini diturunkan, Tamin Sukardi masih menjadi terdakwa sembari menunggu keputusan dari Pengadilan Tinggi Medan sejak berkas bandingnya dikirim 1 Oktober 2018 yang lalu.

Bandingnya terdaftar dengan nomor perkara 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN.

Adapun Majelis Hakim yang akan memutuskan banding Tamin Sukardi adalah Dasniel, SH, MH Selaku hakim ketua, Albertina HO, SH, MH selaku Hakim Anggota I, dan Mangasa Manurung, SH, M.Kn selaku hakim anggota II.

Ditangkap KPK

Tamin Sukardi juga menjalani penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Ia ditetapkan tersangka terkait suap terhadap hakim anggota yang mendampingi Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo yakni Merri Purba.

Tamin diduga memberikan suap terhadap hakim ad hoc Tipikor Merri Purba melalui perantara panitera pengganti Helpandi senilai hampir Rp 3 Miliar agar hukumannya diringankan oleh Pengadilan Negeri Medan.

Namun demikian sehari pascaputusan, (28/8/2018) dirinya ditangkap KPK di rumahnya.

Setelah dihari yang sama KPK menggeledah Pengadilan Negeri Medan.

Merry sendiri diduga menerima total 280.000 dollar Singapura dari Tamin Sukardi.

“Diduga uang tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Merry merupakan salah satu satu anggota majelis hakim yang mengadili perkara korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 dengan terdakwa Tamin Sukardi.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menangkap seorang panitera pengganti, Helpandi.

Dari tangan Helpandi, petugas KPK menemukan uang 130.000 dollar Singapura di dalam amplop cokelat. Uang tersebut rencananya akan diserahkan kepada Merry.

Menurut Agus, sebelumnya Merry sudah menerima uang 150.000 dollar Singapura. Uang diserahkan Tamin melalui orang kepercayaannya kepada Helpandi pada 24 Agustus 2018.

Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan Merry dan Helpandi sebagai tersangka.

Selain itu, KPK menetapkan Tamin Sukardi dan orang kepercayaanya Hadi Setiawan sebagai tersangka pemberi suap.

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah menuturkan, MA sedang berbenah dan terus mencari formula untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di institusi peradilan.

Upaya tersebut antara lain pelayanan satu pintu di pengadilan. Sistem ini bertujuan untuk meminimalisasi tatap muka antara mereka yang mesti berurusan dengan hukum dan aparat pengadilan.

Untuk meminimalisasi kontak antara pihak berperkara dan aparat pengadilan, MA juga menerapkan electronic court.

“Jadi masyarakat nanti cukup mengajukan gugatan secara online. Enggak perlu datang ke pengadilan. Bayarnya pun melalui e-payment antar perbankan, pemanggilannya pun secara elektronik melalui email, WA, SMS,” ujar Abdullah saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/8/2018).

Di samping itu, kata Abdullah, MA akan memperkuat kerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pengawasan kinerja para hakim.

“Jadi kalau internal yang melakukan pengawasan hakim adalah Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan KY ini merupakan bentuk kerja sama pembagian tugas yang harmonis,” kata Abdullah.

Di sisi lain, Abdullah menyampaikan terima kasih kepada KPK atas komitmen untuk menciptakan zona integritas wilayah bebas korupsi.

“MA merupakan lembaga pengadilan yang tidak bisa melakukan tindakan seperti KPK. Maka jika KPK melakukan OTT telah membantu MA membersihkan aparatur nakal di MA,” kata Abdullah.

“Ini menjadi pembelajaran, agar aparatur lain berhenti, sadar, dan sudah tulus ikhlas bekerja dengan sebaik-baiknya,” sambung Abdullah.

Baca Juga: Pertamina Distribusikan BBM ke SPBU di Palu

Sebelumnya, KPK menangkap empat hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang diduga terlibat dalam suap perkara. Ironisnya, dua di antara hakim yang ditangkap KPK adalah pimpinan pengadilan.

Empat hakim yang ditangkap ialah Ketua PN Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim karier Sontan Merauke Sinaga, dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) Merry Purba. (mc/min)

Sumber Tribun Medan