MEDAN – Ribuan tenaga honorer di Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan, belum penuh terima gaji selama 3 bulan. Keterlambatan itu, dikhawatirkan akan berdampak kepada yang kinerja buruk.

“Ribuan tenaga honorer dan Kepling jajaran Pemko Medan belum terima gaji penuh hingga saat ini, ada apa. Apa kas Pemko devisit (kosong),” ujar anggota pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) TA 2017 Anton Panggabean saat rapat panitia Khusus (pansus) pembahasan LKPj Walikota Medan di ruang banggar gedung DPRD Medan, Senin (16/4).

Lebih lanjut Anton meminta pihak Pemko agar tidak mengintervensi tenaga honor yang mengadu ke anggota dewan perihal nasib yang mereka alami.

“Kami adalah perwakilan masyarakat. Jangan gara-gara mereka mengadukan nasibnya ke kami, mereka mendapat tekanan atau ancaman pemecetan. Kami akan pantau terus ini,” sebutnya.

Ditambahkan Anton, pihaknya mendapat pengaduan, ribuan tenaga honor untuk kebersihan di Kecamatan yang sebelumnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan terlambat gajian. Situasi serupa juga terjadi kepada Kepling di kota Medan.

“Kasihan para Kepling dipaksa kerja 24 jam tapi gajinya terlambat bahkan dipotong. Belum lagi Kepling dipaksa beli baju batik. Kenapa ada paksaan harus beli baju batik. Udah gajinya tak seberapa, tapi dipotong pula. Begitu juga petugas kebersihan di kecamatan terkesan tersiksa karena harus menggali parit,” papar Anton seraya menambahkan agar hal tersebut menjadi perhatian serius Pemko Medan.

Menanggapi pernyataan itu, Kabag Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Medan, Irwan Ritonga, menyebutkan bawha saat ini Pemko Medan sudah menggunakan anggaran Rp500 miliar dan masih tersimpan di Bank Sumut sisanya sebanyak Rp275 miliar.

“Soal gaji honor Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang belum dibayar itu karena pihak kecamatan tidak mengajukan pembayaran. Jadi bukan karena kita nggak punya uang untuk membayar itu semua,” ujarnya.
Sementara untuk gaji Kepling, sambungnya, sudah dibayarkan semuanya dari keuangan. “Tapi kendalanya di mana, Kabag Tapem yang belum berkoordinasi ke kita,” jelasnya.