Tiga Terdakwa Korupsi LPJU Labuhanbatu Jalani Sidang Perdana
Ilustrasi

Berita Labuhan Batu – Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa ketiga terdakwa diduga ‎melakukan korupsi pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jalan Urip Sumodiharjo serta Jalan KH Ahmad Dahlan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Ketiga terdakwa itu, adalah ‎Julius Indrasyahputra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Yusuf selaku Direktur CV Mandiri dan Heru Sancoko selaku pelaksana (berkas terpisah). ketiga terdakwa ini, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Jum’at (6/4/2018).

JPU Septian Tarigan dan Aron Siahaan menyebutkan bahwa pada tahun 2014, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan LPJU di Jalan Urip Sumodiharjo dan Jalan KH Ahmad Dahlan Kecamatan Rantau Utara, yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Labuhanbatu dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) senilai Rp 645 juta.

“Sebelum proses pengadaan, pada saat pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan. Ketika pembuatan HPS, terdakwa Julius tidak melakukan survey harga terhadap beberapa item salah satunya item tiang LPJU Antik Single @ 9 M dan travo ke tempat yang berbeda, melainkan langsung mencantumkan harga dari PT Indalux Enterperindo yang didapat dari Bambang Supadi selaku Direktur Teknik,” ucap JPU Septian.

Selain itu, terdakwa Julius juga tidak pernah mengajukan secara tertulis kepada PT Indalux Enterperindo untuk menanyakan mengenai harga dan spesifikasi item tiang LPJU Antik Single @ 9 M yang digunakan dalam paket pekerjaan tersebut, melainkan langsung meminta secara lisan saja.

Sehingga nilai yang termuat dalam HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, terdakwa Heru Sancoko sudah mengetahui akan ada kegiatan paket menghubungi Muhammad Yusuf selaku Direktur CV Mandiri untuk meminjam perusahaannya dalam mengikuti kegiatan tersebut dan menjamin bahwa paket pekerjaan itu akan didapatnya. “Terdakwa Yusuf menyetujui permintaan Heru untuk meminjamkan perusahaannya dengan imbalan sebesar 2% dari nilai kontrak atas pekerjaan tersebut,” ucap JPU dari Kejari Labuhanbatu itu.

Baca Juga : Terbukti Korupsi, Dua Direktur Hanya Divonis 16 Bulan Penjara di PN Medan

Atas permintaan Heru, Yusuf mencarikan dua perusahaan sebagai pendamping CV Mandiri yakni CV Tamam Telios Elektrik dan CV Serbaguna. Terdakwa Yusuf mengetahui bahwa dokumen kedua perusahaan pendamping tersebut berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sudah habis masa berlakunya dari tahun 2012.

Tetapi, Yusuf tidak mempermasalahkan dokumen tersebut dan menjanjikan akan memberikan fee atas peminjaman kedua perusahaan. Namun, Direktur CV Tamam Telios Elektrik, Budi Naibaho tidak mengetahui bahwa perusahaannya mengikuti pendaftaran untuk kegiatan paket pekerjaan itu karena yang memberikan perusahaan CV Tamam Telios Elektrik adalah James Simbolon.

“Selanjutnya, terdakwa Heru menghubungi James Simbolon untuk meminjam perusahaan sebagaimana yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Yusuf untuk dipakai sebagai peserta lelang/tender pekerjaan pemasangan lampu jalan dan akan diberikan fee sebesar 1,5 % dari besar nilai proyek,” tutur Septian.

Pada Juli 2014, sebelum proses lelang, terdakwa Julius memberikan data dokumen penawaran kepada Heru yang digunakan untuk mengikutipelelangan di ULP Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian, data dokumen penawaran tersebut diberikan kepada Yusuf untuk dibuatkan dokumen penawaran perusahaan miliknya dan dua perusahaan pendamping. Alhasil, CV Mandiri pun memenangkan tender.

“Bahwa perbuatan terdakwa Julius bersama-sama dengan Heru Sancoko dan Muhammad Yusuf secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara pada Dinas Cipta Karya dan Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp 140.811.880,” jelas JPU.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (mc/abg)