Berita Medan, makobar – Andi Kusuma terdakwa penyebar video berita hoax di KPU Medan, di ceramahi majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik.

Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli tersebut, berlangsung di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (18/6/2019).

Namun saksi ahli yang dihadirkan, diantaranya ahli bahasa Agus Bambang dan ahli IT Deden Ihmanuddin berhalangan hadir. Keterangan keduanya hanya dibacakan, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan.

“Sudah disumpah mereka (saksi) ini kan?,” tanya hakim Erintuah. “Sudah yang mulia,” jawab Jaksa.

Usai membacakan keterangan saksi, majelis kemudian kembali menanyai terdakwa. Majelis hakim pun menceramahi terdakwa, bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kekacauan di Sumatera Utara.

“Apa rupanya yang kau dapat dari 02 kalau menang? Kenal dia sama kau, dikasi jabatan kau rupanya?,” tanya Erintuah.

Dinasehati seperti itu, terdakwa yang merupakan warga Jawa Barat ini, hanya menganggukkan kepala dihadapan majelis hakim. “Menyesal kau? Jangan kau ulangi lagi itu ya,” kata Erintuah.

Majelis hakim akhirnya menunda sidang, dan dilanjutkan pada Selasa (25/6/2019) pekan depan, dengan agenda tuntutan.

Dalam dakwaan disebutkan, terdakwa Andi Kusmana yang merupakan warga Ciamis, Jawa Barat, ditangkap atas informasi dari Ketua KPU Kota Medan, Agussyah Ramadani Damanik pada Maret 2019.

“Terdakwa mengunggah sebuah video disertai dengan caption: “KPU Medan digrebek warga sedang mencoblos surat suara 01 kcurangan sudah mulai terlihat secara nyata…keburukan petahana kebusukan rezim jokowi dan kualisinya mulai terbongkar. Penguasa bangsat,” ucap Randi Tambunan.

Atas informasi itu, lantas Ketua KPU Sumut menyarankan Ketua KPU Medan melaporkan pemilik akun Facebook atas nama Kusmana ke Polda Sumut. Personil Polda Sumut, kemudian melakukan penangkapan terdakwa Andi Kusmana.

Terdakwa ditangkap karena telah menyebarkan hoax melalui akun Facebook yang menyinggung IembagaKPU Kota Medan.

Akibatnya, saksi korban merasa keberatan karena postingan itu mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga KPU dan mempengaruhi situasi keamanan di KPU.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 a Ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE. (mc/mas)