Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Bocor, PT. PLN Diisukan Akan Dijual
Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Bocor, PT. PLN Diisukan Akan Dijual

makobar.com – PT PLN (Persero) menghadapi dua ‘serangan’ yang saling terkait, yakni soal bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait keuangan dan utang PLN, serta soal sinyal bakal dijualnya PLN ke pihak swasta karena merugi.

Semuanya berawal dari bocornya surat Menkeu bernomor S-781/MK.08/2017 dan ditandatangani Sri Mulyani. Surat yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno itu menyebutkan adanya risiko gagal bayar utang PT PLN (Persero).

Surat itu juga menjelaskan mengenai perkembangan risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan.

Ada lima poin yang disampaikan Sri Mulyani. Kelima poin tersebut antara lain menyebutkan, dari sisi keuangan, PLN terus mengalami penurunan seiring dengan semakin besarnya kewajiban korporasi untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman, yang tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi.

Garuda, Bulog dan Pertamina Mengaku Rugi, Ada apa ?

Hal ini menyebabkan dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan harus mengajukan permintaan waiver kepada lender PT PLN sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan convenant PT PLN dalam perjanjian pinjaman, untuk menghindari cross default atas pinjaman PT PLN yang mendapatkan jaminan pemerintah.

Kemudian, tulis Menkeu, berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PT PLN, kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PT PLN diproyeksikan terus meningkat di beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah untuk meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PT PLN.

Bocornya surat inipun kemudian menimbulkan spekulasi yang menyebutkan, PLN akan dijual. Ini berawal dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang menyoal dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam ekonomi dalam negeri.

Menurut Luhut, salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Hitungan Luhut, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.

Menteri BUMN Rini Soemarno Angkat Budi Gunadi Sadikin Jadi Dirut Inalum

Oleh karena itu, Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membenahi BUMN. Salah satu solusi yang ditawarkan ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN.

Meski Luhut tidak merinci BUMN apa saja yang menurutnya akan dijual, namun spekulasi di kalangan tertentu salah satunya mengarah ke PLN.

Terkait merebaknya isu tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir pun membantah.

“Nggak benar itu (dijual),” ujarnya.

Begitu juga dalam menyikapi surat Menkeu yang menyebut PLN bakal gagal bayar utang. Ia menegaskan, kondisi keuangan PLN sangat sehat. Arus kas perseroan Rp. 63 Triliun. Omsetnya sekitar Rp. 300 Triliun, dan Aset Rp. 1.300 Triliun.

“Ekuitas kita Rp. 890 Triliun. Sekarang kita bisa melakukan pinjaman Rp. 2.000 Triliun kalau mau. Saya kaget kok panik gara-gara surat itu. Jadi tidak ada apa-apa sama sekali. Posisi cash kita kuat. kita tidak pernah gagal bayar,” ungkap Sofyan.

Menteri Perhubungan Tinjau Kesiapan Bandara Silangit Menjadi Bandara Internasional

Sedangkan investasi dalam 3 tahun Rp. 150 Triliun, menurut Sofyan Basir, sebagian besar dibayar sendiri.

“Itulah sehatnya PLN,” terangnya.

Laba PLN ditargetkan mencapai Rp. 6-7 Triliun tahun ini, dengan sudah menghitung potensial lost karena tidak ada kenaikan tarif listrik, yakni sekitar sekitar Rp. 8 Triliun.

“Kita cukup capeklah bekerja mempertahankan tarif tak naik selama 2 tahun ini, demi kemasalahatan masyarakat,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dari utang tersebut sebesar Rp. 100 Triliun dari bank lokal, sisanya asing. Sementara dari Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia (World Bank/WB) itu utangnya hanya sekitar US$ 1,1 miliar.

Pada kesempatan yang sama Jonan menambahkan, kinerja keuangan PLN tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi dengan sosok Sofyan Basir yang sebelumnya adalah bankir.

“Dirut PLN orang bank, jadi menurut saya PLN di bawah dia sudah oke,” kata Jonan.

Gubernur Bahas Tindaklanjut Lahan Eks HGU Bersama BPN dan PTPN II

Terpisah, Anggota DPR RI dari Komisi VI Abdul Wachid, prihatin dengan merebaknya spekulasi PLN bakal dijual. Menurutnya, BUMN yang mempunyai peran strategis tersebut jangan sampai dijual.

“Saya tidak setuju kalau PLN dijual. BUMN yang lain pun seperti itu. Hanya misalnya tidak menguntungkan, dijual. Itu kan tidak benar,” ujarnya.

Lebih lanjut Wachid belum mengomentari soal surat Kemenkeu kepada Menteri ESDM dan PLN. Namun menurutnya proyek 35 ribu MW itu juga hal yang sulit tercapai.

“Proyek 35 ribu MW itukan sepertinya PLN akan sulit memenuhinya,” tegasnya.

Wachid menambahkan, pihaknya yang bertugas mengawasi BUMN, saat ini kesulitan menjalankan fungsinya.

“Sampai saat ini, kan Menteri BUMN tidak pernah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR. Jadi bagaimana kami dapat mengawasi kinerja BUMN-BUMN,” pungkasnya.

 

Artikel ini telah tayang di Sumut Pos dengan judul : Surat Sri Mulyani Bocor, PT PLN Diisukan akan Dijual