Berita Medan – Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus (DJOSS) menyatakan bahwa keputusan pemekaran daerah adalah kewenangan pemerintah pusat.

Terpenting bagi paslon nomor urut dua itu adalah percepatan dan pemerataan seluruh daerah di provinsi ini, terutama Kepulauan Nias.

Pernyataan itu pun dilontarkannya saat menjawab pertanyaan dalam debat publik kedua Pilgub Sumut, akhir pekan lalu. Di mana, Cawagub Musa Rajekshah, menanyakan pendapat Sihar soal keinginan Kepualaun Nias untuk memisahkan dan membentuk provinsi sendiri.

“Kewenangan pusat sudah mengatur kriteria bagaimana pemekaran suatu daerah. Yang terpenting dari itu, yaitu apa yang harus kita lakukan bagi Nias,” ungkap Sihar.

Sihar menegaskan, sangat disayangkan jika Kepulauan Nias memilih hengkang dari Sumut. Kekayaan yang dimiliki kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera ini, sepatutnya menjadi pendongkrak investasi bagi Sumut. Sayangnya, hal tersebut belum tereksplorasi dengan maksimal.

“Nias kaya akan pariwisata, memiliki sumber daya laut yang sangat luar biasa. Tapi Nias dari berbagai indeks, berada di bawah. Ini dengan kata lain kita harus menunjukkan keberpihakan kepada Nias,” jelas pria murah senyum itu.

Lalu apa solusinya? Paslon yang diusung PDI Perjuangan dan PPP itu menekankan perlunya kesetaraan dan percepatan pembangunan di wilayah Pantai Barat, terutama di Kepulauan Nias. Tak ayal, DJOSS pun siap menganggarkan alokasi dana demi wujudkan hal tersebut.

“Nias butuh infrastruktur baik fisik dan non-fisik. Kita akan alokasikan dana yang lebih besar dibandingkan lainnya. Tentunya dana ini diambil dari kerja efisiensi, biaya operasional, biaya investasi dan libatkan swasta bersama-sama dengan pemerintah mencari solusi terbaik bagi Nias,” jabar Sihar.

Sihar, bahwa pemekaran wilayah merupakan wewenang pusat. Katanya, pihaknya siap mendukung pemekaran yang memilih untuk memisahkan diri dari provinsi Sumatera Utara.

“Selama itu pantas dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat kenapa tidak,” ungkapnya.

Katanya, bila keinginan besar itu desakan masyarakat, maka pihaknya siap menjembataninya dengan pemerintah pusat. “Itu adalah wewenang pusat. Tugas kami nanti jadi gubernur, kami memfasilitasi, membicarakan kepada pusat. Tapi keputusan tetap ada di pusat,” tutur Edy.

Disinggung soal daerah mana saja yang telah didata pihaknya daerah yang ingin berdiri sendiri, Edy mengaku, belum ada kajian tersebut.

“Kami belum sampai ke situ. Karena pemekaran itu menuntut sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur. Banyak yang harus kita bicarakan di situ,” ujar Edy.