Medan, makobar.com – Sidang dugaan korupsi dengan terdakwa Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin ditunda hingga senin (6/4/2020) depan.

Pasalnya, penundaan terjadi dikarenakan para saksi yang dihadirkan sedang dikarantina selama 14 hari kedepan.

Dalam ungkapan Siswandono, Jaksa KPK terdapat sembilan saksi tidak dapat hadir dikarenakan sedang masa karantina.

“Memohon kepada majelis hakim, untuk sidang pada hari ini untuk ditunda beberapa saat, dikarenakan Kesembilan saksi sedang masa karantina dirumah,” ungkap Siswandono kepada Majelis Hakim Abdul Aziz di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (26/3/2020).

Hal tersebut disampaikannya karena menindak lanjuti para saksi saat ini yang sedang dalam masa ODP (Orang Dalam Pantauan), para saksi tersebut dikatakannya terdiri dari karyawan Pemerintah Kota Medan.

Baca Juga :  Wouw ! Hakim Bacakan Vonis Penembakan Pengusaha Batik Cuma 5 Menit

“Para saksi yang akan dihadirkan terdiri dari karyawan Pemko Medan yang saat ini sedang dalam pantauan (ODP) Dinas Kesehatan,” jelasnya kepada Hakim.

Mendengar keterangan tersebut Hakim menyetujui dan menanyakan akan digelar berbarengan dengan sidang terdakwa Samsul Fitri yang akan digelar pada Senin mendatang.

“Jadi kita bareng saja dengan Samsul Fitri ya, kan itu bukan dari pihak Pemko nanti saksinya. Lagian saksi Samsul dan Dzulm Eldinkan sama,” pinta Hakim.

Namun perdebatan tidak dapat dihindarkan, sebab pihak dari penasihat hukum terdakwa merasa keberatan dan meminta untuk ditunda hingga bulan Mei mendatang dengan alasan penyebaran Covid-19 sangatlah menjadi momok.

Akan tetapi Hakim menyatakan akan terlalu terburu-buru, sebab dalam perkara Dzulmi Eldin masa tahanannya akan segera habis.

Baca Juga :  DPRD-Pemko Medan Setujui Perda, Jangga Siregar: Perlu Kesamaan Pekerja Tanpa Diskriminasi

“Tidak bisa, karena ini masa tahanannya akan segera habis bila terlalu lama,” jelas Majelis Hakim.

Hakim menyarankan akan melakukan sidang online untuk ke depan, agar menjaga sosial distensi antara saksi, terdakwa, dan para jaksa. “Bisa aja nanti kita kedepannya melakukan sidang online,” ujar Hakim.

Mendengarkan hal tersebut, penasihat hukum melunak dan menghargai keputusan hakim.

Diluar persidangan, Siswandono enggan membeberkan Kedelapan saksi yang saat ini sedang dikarantina, menurutnya hal tersebut agar tidak menjadi kerisauan di masyarakat. Melainkan, Siswandono membeberkan hal tersebut dikarenakan terdapat satu orang petinggi Pemko Medan yang sudah PDP. (mc/mas)