Berita Medan, makobar – Husin (41) terdakwa kasus pengemplang pajak Rp107 miliar, kembali menjalani persidangan di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (8/8/2019).

Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli, Haris Budiman Perangin-angin dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam keterangannya, saksi menyebutkan PT Uni Palma (milik terdakwa) termasuk dalam pengawasan kantor Pajak. Perusahaan terdakwa terindikasi melakukan transaksi yang tidak sebenarnya, sehingga berpotensi merugikan pemasukan negara.

“Perusahaan terdakwa tidak memiliki perusahaan dan karyawan yang lazim untuk melakukan transaksi mencapai miliaran rupiah,” kata saksi.

Atas indikasi itu, kata saksi, Direktorat Pajak menugasi Nirmansyah selaku account refresentatif (AS), melakukan pengawasan terhadap perusahaan mitra perusahaan terdakwa Husin, seperti PT Virora dan Sawitri.

Ternyata, transaksi terhadap kedua perusahaan tersebut tidak benar dan pelakunya sudah ada yang dihukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta tahun 2018.

Ditanya soal potensi kerugian yang ditimbulkan akibat transaksi perusahaan terdakwa Husin, saksi menyebutkan Rp107 miliar. Itu dilakukan terdakwa Husin (PT Uni Palma) melakukan transaksi berupa pembelian dan penjualan CPO dari 9 perusahaan besar di Jakarta dan Medan sejak 2011 hingga 2013.

Namun transaksi yang dilakukan terdakwa tidak sebenarnya diduga dengan cara menukangi faktur pajak sehingga bisa dikreditkan.

“Penerbitan faktur pajak hanya berdasarkan kepercayaan kepada wajib pajak saja. Tapi prakteknya, wajib pajak cenderung menyalahgunakan kepercayaan negara itu,” tandasnya.

Sebelum menutup sidang, Hakim Ketua Erintuah Damanik mengingatkan JPU untuk mempercepat proses persidangan terdakwa Husin mengingat masa penahanan terdakwa akan berakhir 30 September mendatang dan tidak dapat diperpanjang lagi.

“Kami akan segera menuntaskan perkara terdakwa Husin sebelum berakhirnya masa penahanan terdakwa yang mulia,” jawab JPU Hendrik Sipahutar.

Sebelumnya dalam dakwaan, JPU T Adlina dan Hendrik Sipahutar menjerat terdakwa Husin melanggar Pasal 39 A huruf (a) jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. (mc/mas)