Diskusi Mengenai Sumpah Pemuda di Komplek DPR-MPR .Foto/(ist)
Diskusi Mengenai Sumpah Pemuda di Komplek DPR-MPR .Foto/(ist)

makobar.com – Peristiwa Sumpah Pemuda setidaknya ditentukan tiga hal, yakni kepemudaan, ketatanegaraan dan kebudayaan.

Ketua Fraksi PKS MPR RI, Mustafa Kamal dalam dialog kenegaraan “Memaknai Sumpah Pemuda” bersama budayawan Radar Panca Dahana, Senin (30/10/2017) di Gedung DPR RI Jakarta.

Kata Mustafa Kamal, peristiwa kepemudaan karena mereka berusia sangat muda pelajar dan mahasiswa yang tiba-tiba memiliki pergerakan yang sama untuk mencapai masa depan Indonesia.

Baca Juga : Sumpah Pemuda, Fadli Zon Utarakan Tantangan Masa Kini

Kedua, peristiwa ketatanegaraan. Dimana di saat dalam penjajahan Belanda, anak-anak muda tersebut sudah mampu mengklaim teritorial dengan tumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Padahal, tidak tahu batas wilayahnya dimana? Yang kemudian dijelaskan dalam UUD NRI 1945.”

Ketiga, peristiwa kebudayaan. Dimana mereka mempunyai kesadaran akan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. “Ini sebagai puncak identitas kebudayaan, yang tercermin dalam bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, tutur Mustofa.”

Sedangkan Radar Panca Dahana mengatakan meski generasi muda kini tidak semuanya memahami dan menghayati sejarah pemuda 1928 tersebut, namun dengan pendidikan dan 4 Pilar MPR RI, dia optimis generasi muda kini akan mampu menghadapi tantangan zaman ke depan.

Baca Juga : Di Hari Sumpah Pemuda, Silangit Jadi Bandara Internasional

Hanya saja, yang terjadi saat ini hanya ‘sesat seremonial’ dalam setiap memperingati hari sumpah pemuda tersebut. Karena generasi muda tidak memahami sejarah sumpah pemuda tersebut kecuali hanya seremonial.

“Peringatan sumpah pemuda ini semacam romantisme dan bahkan saya khawatir mereka mengalami kebekuan pemikiran. Mengapa? Karena para guru dan orangtua juga tidak memahami, blank.”

Buktinya, kini makanan Amerika Serikat yang miskin akan bumbu rempah-rempah itu justru menjadi idola kuliner anak-anak muda sekarang. “Lalu, 60 % anak muda yang disebut optimistik bagaimana mampu menegakkan NKRI? Belum lagi memasuki dunia medsos dan internet, tanpa dibekali pegangan yang kuat seperti UU dan sebagainya.”

Juga, kenapa tidak menggunakan bahasa Melayu, karena bahasa Melayau yang ada bahasa politik imperialisme Belanda, yang lebih mengedepankan kepentingan politik dan ideologis Belanda, kata Radar Panca Dahana. (mc/cu)