Home / News

Jumat, 16 Juli 2021 - 13:18 WIB

Penerapak PPKM Darurat Baiknya Harus Humanis

Penerapak PPKM Darurat Baiknya Harus Humanis

Penerapak PPKM Darurat Baiknya Harus Humanis

makobar.com – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan dan Sibolga diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan mampu menekankan akan penularan covid 19. Namun penerapan tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan mengedepankan rasa humanisme mengingat dampak dari PPKM darurat sangat meluas.

Hal itu diungkapkan ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) Alwi Hasbi Silalahi, Jumat (16/3/2021).

Hasbi mengatakan bahwa pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk menerapkan PPKM, namun masyarakat juga memiliki alasan yang manusiawi ingin tetap beraktivitas, terlebih masyarakat kalangan menengah kebawah yang merasakan dampak langsung dari pembatasan segala bentuk aktivitas.

“Disaat pemerintah bertindak, masyarakat juga galau. Karena menyangkut masalah isi perut. Dan tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa mereka cukup menerima bantuan. Karena memperbaiki kerusakan ekonomi yang terjadi berhari-hari butuh waktu berbulan-bulan. Jadi petugas yang mengambil tindakan dilapangan harus mengedepankan sisi humanis, serta langkah langkah yang terukur, ” katanya.

Baca Juga  Harga Emas Antam Naik Rp2.000 Per Gram

Hasbi menuturkan bahwa saat ini dampak pembatasan kegiatan masyarakat bukan hanya persoalan hilangnya pendapatan satu hari, khususnya bagi mereka yang mengais rezeki dari upah harian atau penghasilan harian. Tetap. Keberlangsungan dan keberlanjutan sumber kehidupan yang menjadi korban utama dari pemberlakuan tersebut.

“Banyak hal yang terjadi, bagi sebagian pengusaha bisa saja tunduk pada aturan PPKM, karena ketercukupan biaya hidup. Namun bagi masyarakat kecil hal yang sangat sulit mengikuti ketentuan PPKM, apalagi mereka yang hidup dari penghasilan harian,” jelasnya.

Baca Juga  Kabid Humas Poldasu Beri Dukungan Kepada FWP Sumut

Secara umum pemberlakuan PPKM darurat memang harus diterima sebagai tindakan sulit disaat gawat. Namun secara khusus tindakan PPKM juga harus dinilai sebagai penghalang ruang gerak perekonomian warga. Selain itu aparat negara juga dalam mengeluarkan pernyataan publik terkait PPKM tidak boleh menambah keresahan warga. Sebab tujuan PPKM untuk menekan akan penularan Covid 19 bukan untuk gagah-gagahan.

“Kita HMI tegas mendukung penerapan PPKM didaerah yang penularannya tinggi dan tingkat BOR nya juga dengan persentase yang besar. Namun kita juga berharap petugas memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat. Membangun komunikasi dua arah dan bukan hanya mengalihkan arah kendaraan,” ujarnya.(mc/an)

Share :

Baca Juga

Kabareskrim Harap Netizen yang Ditegur Polisi Virtual Langsung Hapus Konten, Bukan Berdebat

Hukum

Kabareskrim Harap Netizen yang Ditegur Polisi Virtual Langsung Hapus Konten, Bukan Berdebat
Lagi, Polri Kedepankan Restorative Justice dalam Kasus UU ITE Siswi SMA di NTT

Hukum

Lagi, Polri Kedepankan Restorative Justice dalam Kasus UU ITE Siswi SMA di NTT
Mencekam! Aksi Tawuran Ratusan Warga di Belawan, Puluhan Kios Dibakar dan Dijarah

News

Mencekam! Aksi Tawuran Ratusan Warga di Belawan, Puluhan Kios Dibakar dan Dijarah
TKI Batubara

News

Polisi Gagalkan 31 TKI yang Hendak ke Malaysia
Realme 8 dan 8 Pro Rilis di Indonesia Bulan Depan

Ekonomi

Realme 8 dan 8 Pro Rilis di Indonesia Bulan Depan

News

Kapolri Bilang Negara Tidak Boleh Kalah dengan KKB Papua
Deretan 10 Film Dengan Biaya Pembuatan Termahal

Artikel

Deretan 10 Film Dengan Biaya Pembuatan Termahal
P3KS Dan Sejumlah Pihak Cat Jembatan Kebajikan Tjong Yong Hian

News

Menjaga Cagar Budaya, P3KS Dan Sejumlah Pihak Cat Jembatan Kebajikan Tjong Yong Hian