Berita Langkat – Penyidik Pegawan Negeri Sipil (PPNS) gabungan dari Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Sumatera dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) melakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku pemikat burung di TNGL. Ketiganya diperiksa di Markas Komando (Mako) SPORC Brigade Macan Tutul Seksi Wilayah I.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Edward Sembiring mengatakan, ketiga pelaku berinisial SS (51), L (36), dan H (33). Barang bukti yang diamankan 10 ekor burung murai daun, 31 ekor burung murai ranting, 12 ekor burung murai mini, 1 ekor burung murai mas. 1 ekor burung cerocot, 13 ekor ikan jurung asapan, 9 helai jaring burung.

“Selain itu juga diamankan barang bukti lain seperti 3 set sound penghasil suara burung beserta baterai, 3 unit handphone, 54 karung tempat burung, 6 sangkar burung pemikat, 2 buah kaca selam, 2 helai terpal plastik, dan 2 buah pancing,” kata Edward, Jumat (24/8).

Dijelaskannya, pada tanggal 21 Agustus 2018 telah dilepasliarkan sebanyak 50 ekor burung dari 55 ekor burung. Sementara 2 ekor burung mati, dan dikuburkan di Kantor Seksi Wilayah I Medan, sedangkan 3 ekor disisihkan untuk keperluan proses penyidikan.

“Burung-burung tersebut dilepasliarkan oleh penyidik dan polisi kehutanan di kawasan hutan TNGL di Bukit Lawang, Kabupaten Langkat,” jelasnya.

Edward menerangkan, ketiga pelaku ditangkap polisi kehutanan BBTNGL. Penangkapan berawal dari kegiatan patroli tim BBTNGL beserta mitra pada 18 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di seputaran Sungai Wampu, Kelurahan Desa Kapras, Kecamatan Kuta Mbaru, Langkat.

Saat itu tim leihat seorang laki-laki sedang melakukan kegiatan perburuan di kawasan hutan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Pelaku berinisial SS mengaku tersesat, sehingga tidak dapat menemukan tenda dan rekannya.

“Selanjutnya pada 19 Agustus 2018, tim bergerak mencari rekan pelaku lainnya, dan sekitar pukul 07.00 WIB, tim berhasil menemukan tenda beserta 2 pelaku lainnya disertai beberapa ekor burung hasil buruan,” terangnya.

Atas perbuatannya, para pelaku diduga melakukan perbuatan tindak pidana sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) huruf m Jo Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang 05 Tahun 1990 tentang KSDAE Jo PP 07 tahun 1999 tentang pengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Permen LHK Nomor: P.20/MenLHK/Sekjend/Kum.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara, dan paling lama 5 tahun.

“Kita berharap, masyarakat mengetahui bahwa mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dilarang Undang-Undang, sehingga siapa saja yang melanggarnya merupakan perbuatan pidana,” tandasnya.