Home / News

Selasa, 1 September 2020 - 19:18 WIB

Lasibor Beri Penyuluhan dan Bantuan Hukum bagi WBP

makobar.com – Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Klas IIB Siborongborong (Lasibor) menerima kunjungan Tim Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun dalam rangka MoU dan Penyuluhan Bantuan Hukum bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Siborongborong, Selasa (1/9/2020).

Sebanyak 20 WBP mengikuti penyuluhan yang diberikan. Materi disampaikan oleh Dr. Riduan Manik selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Simalungun dan
Dr Sarles Gultom Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun.

Keingintahuan dari Warga Binaan Pemasyarakatan Klas IIB Siborongborong mengenai bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi orang miskin/tahanan miskin.

Salah satu yang menjadi pokok pembahasan dalam penyuluhan tersebut adalah mengenai Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan yang disampaikan oleh Dr Sarles Gultom selaku Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun.

Baca Juga  Pelaku Perampokan Komisioner Panwaslu Belawan di Dor Polisi

“Bantuan Hukum Pemasyarakatan adalah tempat layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang berada di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” katanya, Selasa (1/9/2020).

Pos bantuan hukum pemasyarakat juga, katanya, menginduk dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana penyelenggaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM, Pemberi Bantuan Hukumnya adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi Kemenkumham c.q. BPHN, dan Penerima Bantuan Hukumnya adalah Tahanan/Warga Binaan Miskin.

Mengenai Penerima Bantuan Hukum pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Ayat 1 Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Baca Juga  Gawat Ilmuwan Sebut Efek Jangka Panjang Covid-19 Rusak Berbagai Organ

Sementara itu, Kalapas Siborong-borong Jaya Pithra Saragih menyatakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan juga masih mengacu pada undang-undang bantuan hukum, namun bedanya penerima bantuan hukumnya adalah masyarakat miskin yang telah menjadi warga binaan pemasyarakatan.

“Semoga dengan hadirnya Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Khususnya di lapas Siborong-borong semakin memberikan akses keadilan dengan skema bantuan hukum yang semakin mudah dan tentunya tepat sasaran,” ujar Kalapas Jaya.

Ia mengaku, Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai penyelenggara Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya meningkatkan kinerja, dan komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum yang tepat sasaran. (mc/fan)

Share :

Baca Juga

News

Kadis Kesehatan Medan: Selain Plt Wali Kota juga Ada Dua Kadis yang Terpapar Covid-19

News

Pasien Covid-19 di RS Royal Prima Bunuh Diri

News

Kapolda Turun Langsung dan Tegur Masyarakat yang Tidak Bermasker

News

Tim Dosen USU Serahkan Pencuci Keran Berpedal ke Puskesmas Simalingkar

News

Di Medan, Dokter Kembali Meninggal Dunia Karena Covid-19
Djoko Tjandra Pernah Satu Pesawat Dengan Brigjen Prasetyo

Hukum

Djoko Tjandra Pernah Satu Pesawat Dengan Brigjen Prasetyo
Pemanfaatan Batu Bara Untuk Masak Bakal Tekan Impor LPG

Ekonomi

Pemanfaatan Batu Bara Untuk Masak Bakal Tekan Impor LPG
Prostitusi Artis

Hukum

Gelar Perkara Kasus Dugaan Prostitusi Artis HH Digelar Malam Ini