Home / News

Rabu, 7 April 2021 - 22:52 WIB

Kepala Ombudsman Sumut Datangi Padangsidimpuan

Makobar.com-Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Abyadi Siregar mendatangi Kota Padangsidimpuan, Rabu (7/4/2021).

Ombudsman hadir, untuk mendorong agar mendapatkan predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau terhadap standar pelayanan di lingkungan pemerintah kota Padangsidimpuan.

Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Nasution menyampaikan, sesungguhnya aturan main terhadap kiblat dalam menyusun standar pelayanan minimal (SPM) daerah telah dituangkan dalam peraturan pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 mengenai SPM.

Dan peraturan tersebut jelas menyebutkan bahwa, pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

“Setidaknya SPM ini dirancang dan disusun untuk mencapai kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat. Dan sudah jelas, pemerintah baik eksekutif dan legislatif bertanggung jawab untuk penyusunan SPM tersebut. Dan kepala daerah sebagai pimpinan daerah, tidak hanya bertanggung jawab namun menjadi kepala dalam setiap rangkaian proses penyusunan SPM tersebut,” ujar Wali Kota saat membuka sosialisasi kepatuhan terhadap standar pelayanan di lingkungan pemerintah Kota Padangsidimpuan, di Hotel Mega Permata, Rabu (7/2/2021).

Irsan menyampaikan, ada tiga materi muatan SPM yang harus dipenuhi dalam proses penyesuaian SPM yang telah berlaku dengan pembaharuan yang tidak bisa dilepaskan dari kearifan lokal dan adat istiadat daerah setempat. Yaitu, jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar.

“Dan semua itu harus ada saling koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena SPM yang harus kita rencanakan berlaku untuk seluruh OPD di lingkungan Kota Padangsidimpuan,” kata Irsan.

Irsan menerangkan, standar-standar kerja tersebut, juga perlu dilakukan update dan upgrade sesuai dengan pembaharuan yang terjadi di negara dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kota Padangsidimpuan.

Baca Juga  Penanganan Pupuk Subsidi Ditegaskan DPR Harus Ditinjau Total

“Untuk tindak lanjut yang kita harapkan bersama, kegiatan ini akan membawa kebaikan dan perubahan yang positif untuk Kota Padangsidimpuan,” kata Irsan.

Kepala Bagian Organisasi Pemko Padangsidimpuan Komaruddin Siregar SSos menyampaikan, Pada Tahun 2018 penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilakukan terhadap 70 produk pelayanan administrasi pada 11 perangkat daerah Kota Padangsidimpuan, sedangkan pada Tahun 2019 penilaian dilakukan terhadap 59 produk pelayanan administrasi pada 7 perangkat daerah.

Dan hasil penilaian tersebut, kota Padangsidimpuan berada di zona merah dan mendapat kepatuhan rendah. Hasil penilaian dengan nilai rata-rata 16,66.

“Untuk menghindari hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepatuhan terhadap standar pelayanan di lingkungan Pemko Padangsidimpuan. Dan diharapkan pada survey 2021 nanti, hasil penilaian berada pada zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi,” Ujar Komaruddin.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyampaikan, berdasarkan pasal 15 undang-undang nomor 15 tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan.

Dan guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman RI mendorong penyelenggara pelayanan untuk mematuhi undang-undang tersebut.

“Implementasinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan, menurunkan potensi koruptif, dan meningkatkan kewibaaan pemerintah,” ujar Abyadi.

Abyadi mengatakan, di Sumatera Utara selama ini, sudah 19 kabupaten/kota yang dilakukan survey.

“Dan untuk Kota Padangsidimpuan sudah kita lakukan survey sebanyak 2 kali pada tahun 2018 dan 2019. Dan hasilnya berada di zona merah dengan kepatuhan rendah. Untuk 2020 memang tidak kita lakukan (survey) karena kondisi Covid-19,” kata Abyadi.

Baca Juga  Sikap Tegas Bobby Perlu Ditiru Kepala Daerah di Sumut Terkait Penanganan Covid

Abyadi menjelaskan, Predikat zona merah itu sangat jelek atau buruk. Untuk itu, dia mendorong kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk meningkatkan kepatuhan standar pelayanannya hingga bisa mencapai predikat zona hijau dengan nilai kepatuhan tinggi.

“Dan kehadiran ombudsman kemari (Kota Padangsidimpuan) untuk memandu kepada seluruh unsur OPD dengan memberikan materi-materi agar bisa meningkatkan standar pelayanannya,” ucap Abyadi.

Abyadi menjelaskan, standar pelayanan publik itu harus memenuhi 14 variabel. Dia mencontohkan, diantaranya seperti di Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), atributisasi pelayanan harus ada yang meliputi dasar hukum layanan, jenis-jenis layanan, syarat-syarat, biaya (jika ada), jika gratis dibuat gratis.

“Kemudian berapa lama prosesnya, kemudian alur pengurusannya bagaimana, ruang tunggu harus ada, loket, toilet. Itu semua standar pelayanan publik, dan itu harus terpampang di ruang layanan. Dan itu wajib harus ada bagi setiap instansi yang punya urusan pelayanan publik,” ungkap Abyadi.

Abyadi menegaskan, standar pelayanan publik itu wajib dan juga merupakan hak masyarakat dan harus tersedia atau dipenuhi.

“Itu hal yang sederhana memang, namun itu pula yang menjadikan penilaiannya buruk. Dan itu yang kita lihat dan kita survey. Jika semua sudah terpenuhi, maka bisa kita berikan penilaian baik, atau zona hijau” ucap Abyadi. (mc/Jam)

 

Share :

Baca Juga

Polisi amankan massa konvoi kendaraan bendera bulan bintang

News

Polisi amankan massa konvoi kendaraan bendera bulan bintang
hujan

News

Prakiraan Cuaca Sumut Berpotensi Terjadi Hujan dan Angin Kencang
Edy Rahmayadi Kembali Perpanjang PPKM Mikro

News

Edy Rahmayadi Kembali Perpanjang PPKM Mikro
Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 2.282 Untuk Purnawirawan Polri

Health

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 2.282 Untuk Purnawirawan Polri
Rapat koordinasi ops lalin toba 2020

News

Kapolda Sumut pimpin rapat lintas sektoral Ops Lilin Toba 2021

News

Kapoldasu Dukung Penguatan Sistem Peradilan Pidana
Mentan dan kabaharkam polri

News

Kementan Bersama Komjen Pol Agus Andrianto Bertekad Hantam Kartel Pertanian
Satuan Res Narkoba Polres Tanjung Balai Amankan Pengedar Sabu

Hukum

Satuan Res Narkoba Polres Tanjungbalai Amankan Pengedar Sabu