Berita Medan, makobar – Sehubungan dengan pemberitaan proses hukum yang dihadapi Terdakwa Tamin Sukardi di Harian Tribun Medan/tribun-medan.com beberapa waktu lalu, pihak Tamin Sukardi memberikan hak jawabnya.

Hak jawab tersebut dikirimkan oleh Eddy Tanoto, Minggu (28/10/2018).

Seperti yang dilansir dalam laman Tribun Medan, Dalam hak jawabnya, Dedi Nelson sebagai perwakilan PT Merek Indah Lestari (PT MIL) selaku pengelola Taman Simalem Resort (Tsr) menyampaikan bahwa Taman Simalem Resort bukanlah aset pribadi Tamin Sukardi.

Baca Juga: Wisata Taman Simalem Resort Terancam Disita Negara

Pengacara Tamin Sukardi Fachruddin Rifai juga mengutarakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan keberatan soal adanya penyebutan Taman Simalem Resort terkait kasus Tamin Sukardi.

Berikut klarifikasi pengelola yang diterima redaksi Tribun Medan.

Belum Berkekuatan Hukum, Tak Elok Bicara Penyitaan Aset*

Kasus korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2, Helvetia, Medan, dengan terdakwa Tamin Sukardi saat ini masih dalam proses banding.

Karena belum inkracht, semestinya tidak patut membuat pernyataan terkait penyitaan aset.

Mewakili PT Merek Indah Lestari (PT MIL) selaku pengelola Taman Simalem Resort (TSr), Dedi Nelson menyatakan keberatan dengan opini yang dibangun dengan pemberitaan tersebut.

Diterangkan Dedi, TSR adalah destinasi pariwisata yang dikelola oleh PT MIL yang merupakan Perusahaan Modal Asing dengan investasi dari Singapura. Tamin adalah founder, tetapi bukan merupakan pemegang saham di PT MIL.

Memang, di dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan ada menyebutkan surat tanah desa Si Kodon-Kodon yang merupakan sebagian kawasan hutan yang dilestarikan oleh PT MIL.

Akan tetapi, surat-surat tersebut bukan milik pribadi Tamin.

Dedi Nelson yang juga merupakan hotelier senior menyatakan bahwa Indonesia secara umum dan Sumatera Utara khususnya memerlukan image positif penegakkan hukum yang mencerminkan keadilan.

Ini juga erat kaitannya dengan kepercayaan para investor asing.

“Apalagi kami membangun TSR dengan maksud yang tulus dan ikhlas untuk membantu pemerintah mengembangkan pariwisata Danau Toba khususnya dan Indonesia secara umumnya. TSR menjadi berkah bagi masyarakat sekitar, menyerap tenaga kerja daerah, dan memperhatikan kearifan lokal.” kata Dedi.

Penasehat hukum Tamin Sukardi, Fachruddin Rifai SH dalam keterangan pers nya mengatakan, “Kami sudah mengajukan keberatan atas adanya penyebutan aset yang tidak terkait langsung dengan klien kami, yang merupakan salah satu di antara banyak aspek yang tidak wajar dalam proses hokum klien kami.”

Fachruddin menghimbau agar seluruh pihak menghormati proses hukum dan persidangan yang tengah berjalan. Yakni dengan tidak menyebutkan opini tendensius yang dapat mempengaruhi persidangan dan menyesatkan masyarakat.

Masyarakat seyogyanya diberikan gambaran yang benar agar dapat memahami persoalan secara utuh karena peradilan adalah sarana untuk menemukan keadilan, bukan untuk memaksakan maksud dan kehendak.

“Klien kami percayaakan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa dan keadilan yang akan diberikan dalam proses hukum yang sedang berjalan.” Demikian pernyataan Fachruddin. (mc/min)

Sumber Tribun Medan