News, makobar.com – Kasasi yang diajukan mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ditolak Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA). Kasasi ini diajukan terkait perkara suap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima petikan putusan tersebut. Dalam petikan putusan MA, Hakim Agung memvonis Irwandi subsidair tiga bulan kurungan.

“Berdasarkan petikan putusan MA, menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dilansir dari laman okezone, Jumat (14/2/2020).

Putusan di tingkat kasasi itu diketahui lebih rendah setahun dari vonis di tingkat banding. Di tingkat banding, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut divonis delapan tahun penjara.

Sementara itu, MA juga sepakat adanya pidana tambahan terhadap Irwandi Yusuf berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana hukuman badan. KPK akan segera menjalani putusan MA tersebut.

“Atas putusan tersebut, KPK akan segera melaksanakan eksekusinya,” ujar Ali Fikri

Vonis ditingkat kasasi terhadap Irwandi itu diputus oleh Hakim Ketua Prof. Surya Jaya, dengan Hakim Anggota yakni, Prof. Krisna Harahap dan Prof Askin. Pada putusannya, MA tidak sepakat dengan putusan di tingkat banding atau Pengadilan Tinggi Jakarta.

Dimana, Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Irwandi lebih tinggi setahun dari putusan di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor Jakarta. Irwandi sendiri divonis tujuh tahun penjara di tingkat pertama. (mc/min)