Berita Medan, makobar – Dua terdakwa kasus korupsi Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) TA 2017 senilai Rp119.395.000 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (5/9/2019)

Keduanya masing-masing, Mahlil Rambe (58) selaku Kabag Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Paluta dan Jutan Harahap (55), selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kesbangpol Paluta dimulai di PN Medan.

Dikutip dari surat dakwaan, pada 29 November 2017 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paluta, Jalan Lintas Gunungtua-Padangsidimpuan KM 3,5 Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak.

Dimana telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp119.395.000.

Perbuatan kedua terdakwa diancam pidana berlapis dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa Mahlil tampak mengenakan kemeja kotak-kotak hijau, sementara Jutan mengenakan kemeja abu-abu. Jutan tampak kebingungan saat mengikuti sidang. Sementara Mahlil tenang dan tampak cakap dalam mengikuti sidang.

Dalam dakwaan, kedua terdakwa disebutkan telah memanipulasi harga pembayaran dalam persiapan HUT ke-10 Paluta. “Dengan cara terdakwa selaku Ketua Pelaksana telah membuatkan atau membantu membuatkan Laporan Penggunaan Dana Perayaan Ulang Tahun Palita yang Ke-10 TA. 2017 yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya yang dibayarkan kepada rekanannya,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Paluta Hindun Harahap.

Bahwa kedua melakukan pemesanan dan pembelian barang kepada beberapa rekanan, antara lain, yaitu Belanja Pakaian Batik Tradisional sesuai SPJ sebesar Rp68.000.000 yang dilaksanakan oleh UD Luthfi. Namun yang diterima oleh UD Luthfi hanya sebesar Rp6.800.000.

Selanjutmya, belanja sewa hiburan sesuai SPJ sebesar Rp150.000.000 yang dilaksanakan oleh Jepara Intertainmen Sound Sistem Aod Legting. Namun yang diterima oleh Jepara Intertaimen Sound Sistem Aod Legting dari saksi Susilawati hanya sebesar Rp75.000.000.

Selanjutnya terdakwa Jutan Harahap mencairkan honorarium, antara lain
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebanyak 12 orang sebesar Rp6.300.000.

“Namun yang diserahkan hanya Rp3.000.000 sebagai Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebanyak 35 orang sebesar Rp11.500.000 diantaranya petugas upacara, sesuai SPJ dibayarkan Rp11.500.000. Namun pada kenyataannya upacara tidak dilaksanakan,” ungkap Jaksa.

Selanjutnya, Jutan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2017 dengan melampirkan bukti-bukti pembelian dari rekanan yang sebagian besar isinya adalah tidak benar.

Dimana perbuatannya dibantu oleh beberapa pegawai honorer Kantor Badan Kesbangpol Paluta yaitu saksi Muhammad Amin Lubis, Nur Hafizah, Jon Dan Yaser untuk pengetikan.

Kemudian, terdakwa Jutan menyerahkan lagi sisa dana Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Paluta Tahun 2017 kepada terdakwa Mahlil Rambe selaku Kepala Badan Kesbangpol sebesar Rp15.000.000. Namun, Leliasni Siregar selaku bendahara pengeluaran tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh terdakwa PPTK Jutan Harahap.

Bahwa untuk pembayaran pajak, sebelumnya pada tanggal 20 November 2017 saksi Leliasni Siregar selaku bendahara pengeluaran telah menerima sebesar Rp50.000.000 dari saksi Jutan Harahap.

Namun pajak yang disetorkan oleh saksi Leliasni hanya sebesar Rp30.827.364, melalui NPWP Badan Kesbangpol Kabupaten Paluta.

Berdasarkan uraian-uraian perbuatan tersebut diatas, berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Paluta bahwa diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp119.395.000. (mc/mas)