LUBUKPAKAM – DPRD Deliserdang (DS) mempersoalkan usulan KPU DS tentang penyegaran Daerah Pemilihan (Dapil). Alasan penyegaran Dapil dilakukan KPU, karena adanya perintah UU No 7/2017 tentang pemilihan umum.

“Ini diperkuat dengan PKPU No 16/2017 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dalam pemilihan umum,” jelas anggota KPU Deliserdang, Boby Indra Prayoga.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD DS dengan KPU DS, di ruang rapat Komisi A, Boby menambahkan, penyegaran Dapil itu melalui rapat kerja penataan Dapil yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan partai politik. Rapat kerja itu tiga kali digelar, dengan menghasilkan tiga draft usulan penyegaran Dapil. Lantas, ketiga usulan draft akan diusulkan ke KPU Pusat kemudian akan ditetapkan. Namun, sebelum dikirim ke KPU Pusat, ketiga draft usulan itu terlebih dahulu melalui uji publik.

“Ketiga draft usulan kita melalui hasil rapat kerja, itu belum diuji publik. Kalau ada usulan dari kawan-kawan DPRD, silahkan usulkan draft tambahan,” jelas Boby.

Senada, Lisbon Situmorang, menambahkan, usulan pembuatan draft Dapil tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan prinsip penataan Dapil. Di antaranya, berupa ketaatan pada sistem pemilih yang proporsional, dengan prinsip mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan Dapil.

Politisi Partai Golkar, Mikail Tantara Purba, tak setuju perubahan di Dapil V. Menurutnya, Dapil V, bukan Dapil neraka, seperti diisukan banyak orang. “Dapil V terdiri Kecamatan Bangun Purba, Galang, Gunung Meriah, STM Hulu, STM Hilir. Lantas kenapa Galang dimasukan ke Dapil IV,” ungkapnya. (mc/min)