Berita Sidimpuan – Waduh kakiku gemetar dan kalau bisa bicara saja sama Kepala tata Usaha (KTU), karena apa yang dikatakan KTU saya ikut saja, ujar Kepsek SMKN 1 Kota Padangsidimpuan Sudirman Harahap kepada Makobar.co saat dikonfirmasi di sekolahnya, Senin (20/8).

Hal ini sesuai dengan maraknya pemberitaan dugaan tindak pidana korupsi dan pungli yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah SMKN 1 Sudirman Harahap yang berupa dugaan tindak pidana korupsi bantuan APBN untuk rehap ruang kelas T.A 2014 – 2015 , pungli tirai sebesar Rp.25 ribu/ siswa yang rutin dikutip setiap tahun ajaran baru, penjualan bus sekolah yang merupakan bus komite dari hasil musyawarah komite sekolah dengan pihak sekolah dan orang tua siswa di SMKN 1 tersebut yang semua itu dilakukan oknum kepsek Sudirman Harahap yang diduga telahmelakukan penyalahgunaan jabatan sebagai orang nomor satu di sekolah favorit kota Padangsidimpuan ini.

Akan sepak terjang oknum kepsek SMKN 1 ini, Selaku Ketum LSM RADJA Sairanto, SH yang bergerak dibidang pemantau penegakan hukum di NKRI mengatakan dalam Perpres No.54 tahun 2010 Prinsip- prinsip pengadaan barang dan jasa haruslah efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil /tidak diskriminatif dan akuntabel.

Dengan demikian ketika wartawan ingin mengkonfirmasi Kepsek yang bersangkutan namun Kepsek yang bersangkutan dengan alasan gemetar lututnya sambil meninggalkan tempat, disitu dapat diduga oknum kepsek tersebut telah menyembunyikan sesuatu yang sehingga telah melanggar salah satu prinsip tentang pengadaan barang dan jasa ( tidak transparan dan akuntabel).

“Jika memang oknum kepsek SMKN 1 tersebut sudah melanggar Perpres No. 54 tahun 2010 dan sudah cukup bukti permulaan tidak ada salahnya dilaporkan ke pihak penegak hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan saya siap mendampingi untuk itu,” tegas Sairanto, SH kepada awak media ini.

Sesuai informasi yang dihimpun Makobar.co, oknum kepsek Sudirman Harahap pernah dilaporkan ke pihak penegak hukum terkait tindak pidana korupsi bantuan APBN T.A 2014 – 2015 senilai Rp1 M untuk rehap ruang kelas akan tetapi kasus tesebut bau ditelan bumi (tidak ada ijin pangkal dari kasus tersebut ).(mat)