Konferensi Pers Partai Demokrat usai gelar Rapat Darurat pada hari Rabu malam (3/1/2018).
Konferensi Pers Partai Demokrat usai gelar Rapat Darurat pada hari Rabu malam (3/1/2018).

makobar.comDemokrat Ungkap Dugaan Kriminalisasi di Pilgub Kaltim, Papua dan DKI.

Jakarta – Usai menggelar rapat darurat pada Rabu (3/1/2018) malam, Partai Demokrat menyampaikan sejumlah perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang terhadap partai dan kader dalam kaitan persiapan Pilkada. Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya mencatat 3 bentuk perlakuan tidak adil yang diduga dilakukan penguasa.

Paling anyar terjadi di Pilkada Kaltim. Hinca menuturkan, partainya mengusung Wali kota Samarindra Syahrie Jaang dan Wali kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Kejadian ini bermula saat Syahrie dipanggil oleh partai tertentu hingga 8 kali untuk menggandeng Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin sebagai cawagubnya. Syahrie menolak karena telah memilih Rizal sebagai wakilnya.

Baca juga : Megawati Tunjuk Djarot Saiful Hidayat Bakal Cagub Sumut di Pilgubsu 2018

“Padahal ada wakilnya pak Rizal. Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan,” Hinca di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (3/1).

Akibat penolakan ini, Syahrie dan Rizal dijerat oleh kasus. Syahrie diperiksa sebagai saksi atas kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.

Sementara Rizal dijerat atas kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

“Pada 25 Desember, pak Syahrie Jaang dapat telepon diminta bertelepon kepada Kapolda dan kemudian dinyatakan apakah dimungkinkan berpasangan lagi untuk bersama, dijawab tidak mungkin karena ada pasangan,” tuturnya.

Foto bersama DPP Partai Demokrat saat gelar Rapat Darurat pada hari Rabu (3/1/2018).
Foto bersama DPP Partai Demokrat saat gelar Rapat Darurat pada hari Rabu (3/1/2018).

“Tanggal 26 sudah ada laporan ke Bareskrim, tanggal 27 sudah ada panggilan untuk diperiksa tanggal 29. Tentu mengagetkan, kita minta untuk ditunda. Tanggal 29 keluar lagi surat panggilan kedua untuk diperiksa tanggal 2,” sambungnya.

Hinca juga mengingatkan perlakuan tidak adil pada proses Pilkada Papua. Hal itu terjadi pada Gubernur Papua inkumben yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lucas Enembe pada Oktober 2017. Lukas dipaksa oleh menerima tekanan dari pimpinan tertinggi BIN dan Polri untuk memenangkan partai tertentu di Pemilu 2019.

Baca juga : Sihar Sitorus, Pendamping Djarot di Pilgubsu 2018 ?

Tak hanya itu, kata Hinca, Lukas ditekan untuk menerima calon wakil Gubernur Papua yang tidak dikehendaki.

“Sekitar Oktober 2017, Lukas Enembe dipaksa menerima wakil yang bukan atas keinginannya. Yang kemudian menandatangani untuk menenangkan partai tertentu, padahal pak Lukas adalah Ketua DPD Partai Demokrat Papua,” ujarnya.

Atas masalah ini, Demokrat membuat tim pencari fakta. Hasil tim TPF kasus Lukas telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kasus ini selesai dengan deklarasi dukungan pasangan Lukas dengan Klemen Tinal di Pilgub Papua pada 29 Desember lalu.

Saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Demokrat juga merasa menjadi korban kriminalisasi. Saat itu, elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Demokrat, PKB, PPP, dan PAN, Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni digerus lewat dua kasus.

Dua kasus itu menyerang Sylviana Murni dan suami. Yakni, dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka Jakarta.

“Pasangan AHY-Sylviana bersama suaminya diperiksa penyidik pada saat Pilkada sudah berproses sampai selesai yang pada waktu itu terpaksa harus menggerus citra pasangan ini,” kata Hinca.

Baca juga : Letjen Agus Kriswanto Jadi Pangkostrad Gantikan Edy Rahmayadi

3 Kasus tersebut dianggap serius oleh Partai Demokrat. Alasannya, lanjut Hinca, karena masalah tersebut melanggar asas keadilan dan merusak sistem dan uu itu sendiri. Kedua, merusak demokrasi di Indonesia. Ketiga merusak keadilan, rasa keadilan. Keempat merusak netralitas institusi negara.

“Perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang tidak bisa dibiarkan, maka kami mengajak kader dan masyarakat agar tindakan tidak adil harus dihentikan,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan ‘kezaliman’ terhadap Demokrat dan kadernya dalam kaitan Pilkada itu. Presiden diharapkan menjamin Pilkada berjalan adil. Seluruh kader diimbau ikut menjaga agar Pilkada bebas dari intervensi pihak tertentu.

“Pertama merawat demokrasi, kedua menghentikan perlakuan yang tidak fair ini, agar pilkada bisa berlangsung dengan baik,” ucapnya. (mc/min)