Berita Medan – Sarmadan Hasibuan kembali diminta untuk diusut tuntas oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (kejati Sumut) terkait dugaan korupsi Pj Walikota Padang Sidimpuan.

Di mana massa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sosial Control Penggunaan Anggaran Daerah (SCPAD) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Petisah.

Mereka menilai penunjukkan Sarmadan Hasibuan sebagai Pj Walikota Padang Sidimpuan menimbulkan tandatanya bagi masyarakat Padang Sidempuan. Pasalnya, Sarmadan Hasibuan pernah menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Sidimpuan pada 2017 hingga 2012.

Selama menduduki jabatan Sekda Kota Padang Sidimpuan, Sarmadan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yakni dugaan penggelapan uang kas daerah senilai Rp 5 miliar, dugaan penggelapan dana Pilkada Tahun 2008, dugaan penggelapan dana MTQ tahun 2008, dugaan temuan BPK terkait APBD ‘ganda’ tahun 2007.

kemudian, pengalihan gaji PNS ke 14, dugaan penggelapan dana hibah PSKPS (Persatuan Sepak Bola Kota Padang Sidimpuan) dan dugaan penyelewengan jabatan.

Dalam orasinya, koordinator LSM SCPAD Tabagsel, Ramadhan dan Azmil saat menyampaikan tuntutannya di kantor DPRD Sumut. mereka meminta dan menegaskan agar Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi mencopot jabatan Sarmadan Hasibuan sebagai Pj Walikota Padang Sidempuan Sarmadan Hasibuan.

“Kami minta Gubsu mencopot jabatan Sarmadan Hasibuan sebagai Pj walikota Padang Sidempuan. Dan meminta DPRD Sumut DPRD Sumut agar tinjau ulang penujukkan Pj Walikota Padangsidempuan Sarmadan Hasibuan,” teriaknya.

Diungkapkan mereka, ada tandatanya besar dengan keputusan Gubsu mengangkat Sarmadah Hasibuan sebanyak 2 kali sebagai Pj Bupati Tapsel pada 2018 dan Pj Walikota Kota Padang Sidempuan pada tahun 2018.

“Apa tidak ada lagi pejabat yang punya potensi dilingkungan Pemprovsu? kami masyarakat Padang Sidempuan meminta Gubsu untuk mengganti Sarmadan Hasibuan dengan pejabat yang lain yang lebih ‘bersih’. Karena saat ini Sarmadan bukannya mengurusi bagaimana proses Pilkada agar berlangsung lancar sebagaimana tugas utama yang dibebankan kepada beliau, akan tetapi lebih banyak mengurusi dugaan pembagian proyek besar dan kecil, konon katanya diduga harus membayar fee sebesar 17 % kepada Pj Walikota Padangsidempuan,” tuturnya.

Selain meminta Gubsu mencopot jabatan Sarmadan Hasibuan, LSM SCPAD Tabagsel juga meminta agar Kejatisu usut tuntas dugaan korupsi mantan Sekda Kota Padang Sidempuan Sarmadan Hasibuan.

“Kejati Sumut harus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sarmadan Hasibuan,” tandas mereka.

Humas DPRD Sumut atas nama Ros yang menanggapi tuntutan mengatakan, aspirasi dari teman-teman akan ditindaklanjuti. Selanjutnya, massa menggelar aksi ke kantor Kejati SUmut

Menanggapi tuntutan mereka, Kejati Sumut akan menindaklanjuti dengan menyampaikan ke pimpinan Kejati Sumut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian melalui Kasubsi Penkum/Humas, Yosgernold Tarigan kepada wartawan mengatakan pihaknya akan mengecek laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Mantan Sekda Kota Padangsidempuan.

“Saya cek dulu. Seingat saya, sudah beberapa kali masyarakat dan mahasiswa berunjukrasa. Pada Desember 2016, ada mahasiswa berinjukrasa kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Sekda Kota Padangsidempuan, Sarmadan Hasibuan. Atas tuntutan mereka, kita akan menindalnajutinya,” tambahnya.(mc/min)