Home / News

Sabtu, 3 Oktober 2020 - 13:59 WIB

4 Kandidat Paslon Bupati di Sumut Ajukan Sengketa

Medan, makobar.com-Sebanyak empat kandidat pasangan calon (Paslon) Bupati tiga kabupaten di Sumatra Utara (Sumut) ajukan permohonan sengketa.

Keempatnya merupakan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari kabupaten Nias Utara, Calon Bupati Wakil Bupati Samosir dan kabupaten Karo.

Mereka mengajukan permohonan sengketa di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten masing-masing.

Dari keempat kandidat tersebut, dua permohonan sengketa di antaranya diajukan pasangan calon dari perseorangan, sedangkan dua permohonan lainnya diajukan dari calon Bupati Wakil Bupati dari unsur partai politik, termasuk calon Bupati dan Wakil Bupati incumbent (petahana).

Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Henry Sitinjak yang dikonfirmasi membenarkan perihal tersebut.

“Ya, benar. Ada empat permohonan sengketa yang diajukan di Bawaslu kabupaten kota. Sebanyak 1 permohonan di antaranya diajukan oleh bakal pasangan calon. Sedangkan tiga permohonan lainnya diajukan oleh pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU daerah, namun mempermasalahkan persyaratan pencalonan pasangan calon lainnya yang ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU,” Henry Sitinjak, Sabtu, (3/10/2020).

Lebih lanjut dijelaskannya, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dimaksud ialah calon perseorangan di Nias Utara Drs Fonaha Zega, M.AP dan Emanuel Zebua, SH., M.AP.

Baca Juga  Tim Selam TNI AL Lanjutkan Pencarian CVR SJ 182

Pasangan ini mengajukan sengketa setelah KPU Nias Utara menyatakan pasangan itu tidak memenuhi syarat terkait syarat calon Bupati Drs Fonaha Zega terkait tafsir jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinilai tidak terpenuhi.

KPU Nias Utara menetapkan 2 pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk bertarung 9 Desember 2020.

Sedangkan Calon Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Karo dari perseorangan, Josua Ginting dan dr Saberina br Tarigan mempermasalahkan penetapan KPU Karo terkait empat pasangan calon lainnya terkait dengan syarat pencalonan dan syarat calon.

KPU Karo menetapkan lima pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk bertarung 9 Desember 2020.

Sedangkan dua permohonan sengketa lainnya terjadi di kabupaten Samosir.

Pasangan petahana yang telah ditetapkan menjadi Calon Bupati Wakil Bupati diusung PDI-Perjuangan, Drs Rapidin Simbolon MM dan Ir. Juang Sinaga mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Samosir.

Pasangan ini mempermasalahkan penetapan KPU Samosir terkait salah satu pasangan calon lainnya, yakni Vandiko Gultom ST dan Drs Martua Sitanggang MM karena menilai dokumen pendaftaran yakni ijazah SMA Martua Sitanggang dianggap tidak sah.

Baca Juga  Manfaat Kunyit untuk Kesehatan Tubuh Anda

Sementara pasangan yang dipermasalahkan incumbent, Calon Bupati Wakil Bupati Vandiko Gultom ST dan Drs Martua Sitanggang MM juga mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Samosir.

Pasangan calon yang diusung koalisi partai Nasdem, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat dan Hanura itu mempermasalahkan syarat calon Drs Rapidin Simbolon MM karena dinilai tidak jujur telah diputus bersalah terkait tindak pidana perlindungan konsumen.

Menurut Henry Sitinjak, Bawaslu di tiga kabupaten kota tersebut saat ini tengah melakukan penelitian berkas administrasi syarat formil dan materiil permohonan sengketa tersebut.

“Keterpenuhan syarat permohonan, masih diteliti. Karena kelengkapan permohonan itu diverifikasi kembali. Seperti syarat formil berupa kelengkapan rangkap dokumen, KTP dan verifikasi syarat materiil seperti legal standing pemohon, penilaian obyek sengketa. Dalam waktu dekat, ketiga Bawaslu kabupaten itu akan mengumumkan terkait keterpenuhan syarat tersebut apakah dapat atau tidaknya permohonan tersebut diregister untuk dapat selanjutnya disidangkan,” jelas mantan Ketua Panwaslih Kota Medan ini.

Setelah itulah, kata Hendry, kemudian Bawaslu kabupaten/kota akan menyidangkan permohonan sengketa tersebut.

“Bawaslu kabupaten/kota memiliki batas waktu selama 12 hari kalender untuk menyidangkan, memeriksa dan memutuskan permohonan sengketa tersebut,” pungkasnya. (mc/Jam)

Share :

Baca Juga

Kucing lari dan sembunyi (foto: pixabay)

Artikel

Penyebab Kucing Anda Lari dan Sembunyi, Cek Penyebabnya
Dorong Kinerja, Pelindo 1 Intensifkan Kolaborasi dan Sinergi

News

Dorong Kinerja, Pelindo 1 Intensifkan Kolaborasi dan Sinergi
Polsek Medan Kota Ringkus Pembeli 9,4 Gram Sabu Saat Hendak Dijual Kembali

News

Polsek Medan Kota Ringkus Pembeli 9,4 Gram Sabu Saat Hendak Dijual Kembali
Ucapan Selamat Nyepi Keren Untuk Sahabat dan Orang Tersayang (foto: tribujnnews.com)

News

Ucapan Selamat Nyepi Keren Untuk Sahabat dan Orang Tersayang
Rusia Luncurkan Roket Pemantau Iklim Kutub Utara

Internasional

Rusia Luncurkan Roket Pemantau Iklim Kutub Utara
Moment Bahagia Aurel dan Atta Halilintar

Entertainment

Moment Bahagia Aurel dan Atta Halilintar

News

Nezar Djoeli ST Pimpin DPW PSI Sumut
Ilustrasi pengetesan kepada pelancong. (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

News

Dua Pengendara Positif Saat Rapid Test Antigen Random di Tol Cipularang – Cipali