Home / News

Sabtu, 3 Oktober 2020 - 13:59 WIB

4 Kandidat Paslon Bupati di Sumut Ajukan Sengketa

Medan, makobar.com-Sebanyak empat kandidat pasangan calon (Paslon) Bupati tiga kabupaten di Sumatra Utara (Sumut) ajukan permohonan sengketa.

Keempatnya merupakan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari kabupaten Nias Utara, Calon Bupati Wakil Bupati Samosir dan kabupaten Karo.

Mereka mengajukan permohonan sengketa di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten masing-masing.

Dari keempat kandidat tersebut, dua permohonan sengketa di antaranya diajukan pasangan calon dari perseorangan, sedangkan dua permohonan lainnya diajukan dari calon Bupati Wakil Bupati dari unsur partai politik, termasuk calon Bupati dan Wakil Bupati incumbent (petahana).

Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Henry Sitinjak yang dikonfirmasi membenarkan perihal tersebut.

“Ya, benar. Ada empat permohonan sengketa yang diajukan di Bawaslu kabupaten kota. Sebanyak 1 permohonan di antaranya diajukan oleh bakal pasangan calon. Sedangkan tiga permohonan lainnya diajukan oleh pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU daerah, namun mempermasalahkan persyaratan pencalonan pasangan calon lainnya yang ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU,” Henry Sitinjak, Sabtu, (3/10/2020).

Lebih lanjut dijelaskannya, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dimaksud ialah calon perseorangan di Nias Utara Drs Fonaha Zega, M.AP dan Emanuel Zebua, SH., M.AP.

Baca Juga  IHSG Naik 33,19 Poin ke Level 5.064,45 di Akhir Perdagangan

Pasangan ini mengajukan sengketa setelah KPU Nias Utara menyatakan pasangan itu tidak memenuhi syarat terkait syarat calon Bupati Drs Fonaha Zega terkait tafsir jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinilai tidak terpenuhi.

KPU Nias Utara menetapkan 2 pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk bertarung 9 Desember 2020.

Sedangkan Calon Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Karo dari perseorangan, Josua Ginting dan dr Saberina br Tarigan mempermasalahkan penetapan KPU Karo terkait empat pasangan calon lainnya terkait dengan syarat pencalonan dan syarat calon.

KPU Karo menetapkan lima pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk bertarung 9 Desember 2020.

Sedangkan dua permohonan sengketa lainnya terjadi di kabupaten Samosir.

Pasangan petahana yang telah ditetapkan menjadi Calon Bupati Wakil Bupati diusung PDI-Perjuangan, Drs Rapidin Simbolon MM dan Ir. Juang Sinaga mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Samosir.

Pasangan ini mempermasalahkan penetapan KPU Samosir terkait salah satu pasangan calon lainnya, yakni Vandiko Gultom ST dan Drs Martua Sitanggang MM karena menilai dokumen pendaftaran yakni ijazah SMA Martua Sitanggang dianggap tidak sah.

Baca Juga  Polres Tanjungbalai Gelar Razia Gabungan

Sementara pasangan yang dipermasalahkan incumbent, Calon Bupati Wakil Bupati Vandiko Gultom ST dan Drs Martua Sitanggang MM juga mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Samosir.

Pasangan calon yang diusung koalisi partai Nasdem, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat dan Hanura itu mempermasalahkan syarat calon Drs Rapidin Simbolon MM karena dinilai tidak jujur telah diputus bersalah terkait tindak pidana perlindungan konsumen.

Menurut Henry Sitinjak, Bawaslu di tiga kabupaten kota tersebut saat ini tengah melakukan penelitian berkas administrasi syarat formil dan materiil permohonan sengketa tersebut.

“Keterpenuhan syarat permohonan, masih diteliti. Karena kelengkapan permohonan itu diverifikasi kembali. Seperti syarat formil berupa kelengkapan rangkap dokumen, KTP dan verifikasi syarat materiil seperti legal standing pemohon, penilaian obyek sengketa. Dalam waktu dekat, ketiga Bawaslu kabupaten itu akan mengumumkan terkait keterpenuhan syarat tersebut apakah dapat atau tidaknya permohonan tersebut diregister untuk dapat selanjutnya disidangkan,” jelas mantan Ketua Panwaslih Kota Medan ini.

Setelah itulah, kata Hendry, kemudian Bawaslu kabupaten/kota akan menyidangkan permohonan sengketa tersebut.

“Bawaslu kabupaten/kota memiliki batas waktu selama 12 hari kalender untuk menyidangkan, memeriksa dan memutuskan permohonan sengketa tersebut,” pungkasnya. (mc/Jam)

Share :

Baca Juga

News

768 Alumni SKPP Diharapkan Awasi Pilkada 2020
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19 Oxford Inggris Siapkan Dana Rp 1,5 Triliun

Internasional

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19 Oxford Inggris Siapkan Dana Rp 1,5 Triliun
Transfer File dari Android Ke PC

Entertainment

Transfer File dari Android Ke PC Wireless Dengan Aplikasi ShareMe (Mi Drop)
Ivan Gunawan

Entertainment

Kenangan Ivan Gunawan Bersama Sang Ayah

News

Seorang Pemuda Tenggelam Pascalompat Salto dari Atas Jembatan

News

BPODT Sambut Kunjungan Prarses HKBP Distrik III Toba

Ekonomi

Saka Hotel Sediakan Rp 250 Ribu Per Kamar Hadapi New Normal
Google Doodle 23 Juli 2020 Tampilkan Tema Hari Anak Nasional

Entertainment

Google Doodle 23 Juli 2020 Tampilkan Tema Hari Anak Nasional