Revisi KUHP Dianggap Ancam Kebebasan Pers
Revisi KUHP Dianggap Ancam Kebebasan Pers

Berita Jakarta – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah disebut sejumlah lembaga pers memuat beberapa pasal yang bisa mengancam kebebasan pers.

“Saya rasa sasarannya sebenarnya bukan hanya kami para jurnalis, tapi kelompok-kelompok yang prodemokrasi juga menjadi sasaran kriminalisasi dari aparat negara,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Ahmad Nurhasim di kantor LBH Pers, Jakarta, Selasa (13/2).

Baca juga : Pernah Dibatalkkan MK, Pasal Penghinaan Presiden Kembali Dimasukan Dalam Revisi KUHP

Sejumlah pasal dalam RKUHP yang dianggap mengancam kebebasan pers adalah :

Pasal 309 perihal berita bohong.

Pasal 328- 329 perihal contempt of court.

Pasal 494 perihal tindak pidana pembukaan rahasia.

Pasal 262 -264 perihal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres.

Pasal 284 – 285 perihal penghinaan terhadap pemerintah.

Contoh Pasal 309 ayat (1) dalam draf RKUHP per 10 Januari berbunyi:

Setiap orang yang menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Kata Nurhasim, pengertian dari berita bohong tersebut tak dijelaskan secara jelas.

Baca juga : Juga Pernah Dibatalkan MK, Pasal Hak Imunitas DPR Dihidupkan Kembali Dalam Revisi UU MD3

“Ini menjadi masalah memang, di satu sisi kita para jurnalis ingin melawan hoax, informasi yang tidak akurat, informasi yang propaganda,” tuturnya.

“Tapi di sisi lain kita perlu ingatkan, bahwa orang menyebarkan informasi tidak perlu dipidanakan, kalau dia menyiarkan berita bohong mekanisme di UU Pers sudah diatur,” kata Nurhasim.

Meskipun demikian, Nurhasim mengakui ada dampak positif mengenai pengetatan penyebaran berita bohong. Menurut dia, para jurnalis akan lebih hati-hati dalam mencari fakta dan menulis.

“Dalam artian para jurnalis lebih berhati-hati lagi untuk mencari fakta. Tapi pertanyaanya bohong dan tidak, ini diserahkan pada penegak hukum, itu yang jadi masalah,” tuturnya.

Nurhasim pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengkritisi dan menolak pasal-pasal yang berpotensi mengancam kerja jurnalis dan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan kritis.

UU Pers Efektif

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut mengatakan pemerintah dan DPR harus melihat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, merupakan undang-undang lex spesialis.

Pria yang akrab disapa Wens itu menyebut Undang-Undang Pers, dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan sejauh ini sudah bekerja dengan baik.

Baca juga : Fraksi PAN Soroti Draf RUU KHUP Yang Tidak Memuat Pidana Bagi Pelaku LGBT Dewasa

“Orang-orang yang keberatan dengan berita sering juga datang ke Dewan Pers dan diselesaikan di sana masalahnya, dengan mekanisme undang-undang pers,” kata dia dalam kesempatan yang sama.

Wens menilai revisi KUHP yang bergulir di DPR justru ingin mengembalikan permasalahan dalam pemberitaan ke ranah pidana. Padahal, kata Wens masyarakat dan media merasa penyelesaian masalah pemberitaan sesuai dengan Undang-Undang Pers merupakan mekanisme yang baik.

Wens mengatakan, pemerintah maupun DPR harus bisa membedakan informasi yang diproduksi oleh media massa dengan informasi yang diproduksi lewat perusahaan teknologi atau media sosial. Dia menduga pemerintah tak mampu melakukan pembedaan itu saat menyusun RKUHP.

“Yang diproduksi oleh perusahaan pers jelas sudah diatur di undang undang pers. Sedangkan produksi informasi yang beredar di perusahaan teknologi itu memang mesti dicari caranya bagaimana menekan itu,” ujarnya. (mc/min)