Berita Medan – Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deliserdang di Pancurbatu, Yuliyati Ningsih SH MH melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) dan sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

MoU diteken antara TP4D dengan Kecamatan Kutalimbaru dan kepala desa se Kecamatan Kutalimbaru, Rabu (14/2).

Dalam sosialisasi itu, Yuliyati menjelaskan lima tugas fungsi TP4D, yaitu pertama mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif dengan cara sebagai berikut, memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Melakukan diskusi atau pembahasan bersama. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas insiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang berkompeten.

Kedua, dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.

Ketiga, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Keempat, bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

“Dan yang terkahir. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah daerah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,” kata Yuli.

Camat melalui Sekretaris Camat Kutalimbaru Avro Wibowo mengatakan aparatur desa mengalami dilema dan was-was menggunakan dana desa. Hal itu dikarenakan dana yang dikucurkan ke desa hampir miliaran rupiah dan takut disalahgunakan.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami perlu pendamping pengawasan . Diharapkan kepada kepala desa jangan was-was untuk menggunakan dana ini,” ungkapnya. (mc/min)