Kejati Sumut Jadwalkan Pengecekan Fisik Taman Raja Batu di Madina
Kepala‎ Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut, Sumanggar Siagian

Berita Medan – Kejati Sumut tidak dapat memastikan kapan akan ‎melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Sibolga, Syarfi’i Hutauruk dalam kasus dugaan korupsi proyek rigit jalan beton di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sibolga, senilai Rp65 miliar.

“Kita akan periksa dia (Syarfi Hutauruk) dalam kapasitas saksi. Tapi kita tidak ada layangkan pemanggilan. Kita hanya menunggu etikad baik dia untuk hadir saja,” ucap ‎Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, ‎Sumanggar Siagian.

Dalam pemeriksaan entah kapan dilakukan itu. Kejati Sumut enggan melakukan pemanggilan ketiga.”Kita serius untuk melakukan pemeriksaan Syarfi. Kita pastikan itu, tapi kita memang tidak ada melayangkan pemanggilan ketiga karena kita hanya menunggu etikad baik kedatangannya,” jelas Sumanggar.‎

Ditanyakan mengapa surat pemanggilan ketiga tidak dilayangkan penyidik, menggingat Syarfi Hutauruk tidak pernah mengindahkan dua kali pemanggilan. Berbagai alasan disampaikan juru bicara Kejati Sumut itu.

“Iya, kita memang punya trik untuk tidak melayangkan surat pemanggilan karena jika dipanggil juga tidak hadir. Jadi, kita menunggu etikad baik saja,” ucapnya.

Dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejatisu sudah menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus korupsi mega proyek di Dinas PU Kota Sibolga. Diantaranya 10 orang tersangka dari rekanan dan 3 orang tersangka dari Dinas PU Kota Sibolga, termasuk ‎Kadis PU Sibolga, Marwan Pasaribu.

Baca Juga : ‎Buron Selama 2 Tahun, Edi Hanafi Diamankan Kejatisu

Dari 13 tersangka, 11 tersangka sudah dilakukan penahanan oleh penyidik Pidsus Kejatisu. Ke-11 tersangka sudah ditahan di Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan, beberapa waktu lalu.

Lanjut Sumanggar menyebutkan pelaksanaan proyek rigit beton jalan ditemukan pelaksaan proyek tidak sesuai spesifikasi‎ dengan kontrak kerja.‎ Kemudian, pengerjaan dilakukan tidak sesuai waktu, ditentukan ‎yang tertuang pada kontrak kerja antara Dinas PU Sibolga rekanan.

“Dalam penyidikan kita pada kasus ini, ditemukan spesifikasi ‎tidak sesuai pada pajang dan lebar jalan yang dikejarkan. Kemudian, pelaksanaan kerja juga tidak sesua dengan waktu,” ungkapnya.

Ia menambahkan dalam kasus ini, ditemukan kerugian negara sesuai dengan audit dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI wilayah Sumut, sebesar Rp 10 miliar.

“Sesuai dengan hasil audit BPK RI Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 10 Miliar dengan Alokasi dana dari APBD TA 2015 Pemerintahan Sibolga sebesar 65 Milar,” katanya.(mc/abg)