Terkait Jemput Paksa Fredrich Yunadi, KPK Tegaskan Advokat Adalah Mitra 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto/Media Indoneisa)
makobar.com – Terkait Jemput Paksa Fredrich Yunadi, KPK Tegaskan Advokat Adalah Mitra 

JAKARTA – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ‎(KPK) melakukan jemput paksa terhadap Fredrich Yunadi pada Jumat 12 Januari 2018 malam. Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penangkapan Fredrich sudah sesuai aturan.

Ia menerangkan, penangkapan dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terhalangnya proses hukum terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

“Advokat adalah mitra KPK. Kami hormati advokat yang bekerja sesuai prosedur yang ada, karena kita juga bekerja demikian,” ujar Febri, Sabtu (13/1/2018).

Baca Juga : KPK Masih Pertimbangkan Permohonan Justice Collaborator Novanto

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan terus bekerja sama dengan dokter karena merupakan profesi yang sangat mulia. Meskipun, turut menahan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, pada Jumat malam.

“Kami dan IDI punya komitmen sama agar ke depan profesi yang mulia ini tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menyelematkan dirinya atau melindungi dirinya melakui proses hukum yang ada,” tuturnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) telah menerima surat permohonan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dari Fredrich Yunadi pada Jumat 12 Januari 2018. Rencananya, Peradi menggelar sidang etik terhadap Fredrich pekan depan.

“Surat dari tim hukum saudara Fredrich hari ini baru kita terima. Rencananya Komwas (Komisi Pengawasan) Advokat akan pleno minggu depan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Peradi Victor W Nadapdap.

Baca Juga : MUI Sumut: Palestina Sangat Berterimakasih kepada Indonesia

Sebagaimana diketahui, pengacara Fredrich Yunadi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Dokter Bimanesh Sutarjo. Keduanya ditetapkan tersangka terkait dugaan menghalangi proses penyidikan perkara korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Diduga ada skenario jahat yang dilakukan Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh untuk mengamankan Setnov saat mantan ketua DPR RI tersebut menjadi buronan KPK atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeretnya.

Atas perbuatannya, Fredrich dan dr Bimaesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.‎ (mc/min)