Wakil Presiden Pertanyakan Dasar Hukum Penenggelaman Kapal, Susi : Kurang Sosialisasi
Wakil Presiden Pertanyakan Dasar Hukum Penenggelaman Kapal, Susi : Kurang Sosialisasi

makobar.comWakil Presiden Pertanyakan Dasar Hukum Penenggelaman Kapal, Susi : Kurang Sosialisasi.

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) satu suara dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan soal penenggelaman kapal. JK ingin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak lagi menenggelamkan kapal.

Dikatakan JK, Undang-Undang tidak menyebutkan bahwa kapal-kapal pencuri ikan tersebut harus dibakar. Yang ada, lanjut JK, kapal-kapal tersebut ditahan.

Baca juga : Luhut Binsar Panjaitan Perintahkan Susi Pudjiastuti Berhenti Tenggelamkan Kapal, Ini alasannya

“Di UU tidak ada yang mengatakan kalau harus bakar, ditenggelamkan. Yang ada adalah harus ditahan, iya. Pak Luhut mengatakan jangan dibom-bom lagi, sebab itu tidak ada di UU,” tutur JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

JK ingin Susi menyudahi kebijakan penenggelaman kapal. JK juga mempertanyakan Undang-Undang apa yang membenarkan penenggelaman kapal tersebut.

Baca juga : Warga Klumpang Ditemukan Tewas di Sungai Belawan

“Itu hanya cara kita untuk memberikan hukuman. Sudah cukuplah. Tidak benar itu kalau ada yang bilang kalau harus dibakar. Coba pasal mana, UU mana, yang bilang kalau harus dibakar? Ditenggelamkan?” lanjut JK.

Seperti diketahui, Luhut kemarin (8/1/2018) meminta Susi untuk berhenti menenggelamkan kapal dan lebih fokus untuk meningkatkan produksi dan ekspor.

Susi lewat akun twitter pribadinya tadi malam menyebut, aksi penenggelaman kapal bukan keinginan pribadinya. Dan hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Perikanan.

“Mohon disosialisasikan mungkin masih banyak yang belum tahu Penenggelaman kapal pencuri & pelarangan ABK asing itu ada diatur dalam UU Perikanan NKRI,” cuit Susi.

Menurut Susi, Prosedur penenggelaman kapal asing ilegal yang terbukti melakukan praktik pencurian ikan telah memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Hal itu tertuang dalam pasal 69 Undang-undang No. 45/2009 tentang perikanan.

“Yang saya lakukan dengan tenggelam, tenggelamkan, penenggelaman kapal itu adalah sebuah tugas negara menjalankan amanah daripada undang-undang perikanan kita nomor 45 tahun 2009,” sebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sisi Pudjiastuti lewat aku YouTube, Selasa (9/1/2017).

Berikut rincian pasal 69 UU No 45/2009 tentang perikanan yang yang berkaitan dengan penenggelaman kapal.

Ayat 1: “Kapal pengawas. Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.”

Ayat 4: “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan asing yang berbendera berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” (mc/min)