Pemilu.
Ilustrasi Pilkada Serentak 2018. Sumber Nusantaranews

Tajuk – Tahun Politik 2018

makobar.com – Tahun 2017 berakhir sudah, hingar bingar terompet, mercon dan kembang api disaat malam pergantian tahun yang memekakkan telinga mudah-mudahan tak terdengar lagi. Perjalanan panjang ditahun 2017 dengan berbagai dinamika politik di tanah air yang banyak menjadi perhatian publik dan media menjadi gambaran politik ditahun 2018, walaupun tentunya ditahun 2018 situasi politik nasional lebih dinamis dan semakin memanas.

Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017), mengatakan “tahun 2018 akan menjadi tahun politik”. Untuk itu, dia mengingatkan para menteri Kabinet Kerja agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. “Tahun depan kita juga perlu mengingatkan kita sudah masuk ke tahun politik, sehingga kebijakan apa pun dapat secara signifikan memberikan pengaruh,” kata Jokowi

Berbagai analis muncul dari para pengamat politik sebagai dinamika menuju pertarungan politik 2018, dinamika politik ini juga menunjukkan bahwa ruang politik formal tidak hanya menjadi pertarungan elit politik, tapi juga menguatnya politik elektoral. Terdapat 17 provinsi dan 153 kota/kabupaten yang akan digelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan pada 27 Juni.

Sebuah hajatan nasional yang bisa dilihat dan dianalisis dari berbagai dimensi. Pada tahun ini akan terjadi politik identitas untuk menarik simpati dan menjaring massa pada pemilihan Presiden 2019.

Dinamika politik sepanjang tahun 2017 kita melihat, politisasi ulama Indonesia, dan politisasi isu korupsi menciptakan perseteruan KPK dan DPR, politisasi ini sangat kental karena banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif dari berbagai parpol penghuni prodeo.
Menurut data KPK, 32 persen dari tahanan KPK adalah politisi. Sampai Juni 2017, sebanyak 78 tahanan KPK merupakan kepala daerah, dan 134 orang lainnya merupakan anggota legislatif, baik pusat maupun daerah.

Praktek korupsi yang melibatkan politisi di eksekutif dan legislatif adalah dampak dari industrialisasi politik yang terjadi pasca reformasi. Politik elektoral menjadi sangat mahal, karena itu memerlukan modal besar untuk mendapatkan dukungan dan memenangkanya. Akibatnya, pejabat publik di eksekutif dan legislatif, baik pusat dan daerah, harus mengembalikan modal politik tersebut. Praktek korupsi adalah jalan pintas untuk mendapatkanya.

Dua ribu delapan belas, sebagaimana provinsi lain, Sumatera Utara akan melakukan hajatan politik pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Sejumlah nama telah bermunculan menjelang Pilgub Sumut 2018. Partai Golkar dan Nasdem secara resmi mengusung Tengku Erry Nuradi, Gubernur Sumatera Utara dan Ngogesa Sitepu, namun adanya alasan kesehatan Ngogesa mundur, belum diketahui siapa calon pengganti wakil Paten.

Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional sepakat berkoalisi di pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018, ketiga partai mengusung Edy Rahmayadi yang sebelumnya dapat dukungan Hanura, dipasangkan dengan tokoh muda Sumut, Musa Rajekshah.

Baca Juga :

Sementara PDIP menjagokan Djarot Saiful Hidayat , sebagaimana disampaikan beliau, “Memang. Memang,” kata Djarot saat ditemui di resepsi pernikahan putri Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Jogja Expo Center, Jl Raya Janti, Banguntapan, Bantul, DIY, Sabtu (30/12/2017).

Tentunya menjadi perhatian semua komponen bangsa pentingnya menjaga persatuan nasional. Jangan sampai kepentingan politik kekuasaan mengorbankan persatuan. Dibutuhkan komitmen para politisi kepada Pancasila, kebhinekaan dan persatuan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

(Tauhid Ichyar)