Pulau C dan D hasil reklamasi. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Pulau C dan D hasil reklamasi. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
makobar.com – Gubernur Anies, Ambil Langkah Hukum Terkait Nasib Pulau C dan D

JAKARTA – Dari pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD sampai Penarikan dua Raperda terkait reklamasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil langkah hukum tentang nasib Pulau C dan D.

“Nanti kita ada langkah hukumnya untuk (Pulau C dan D) itu,” kata Anies di kawasan Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Hal itu disampaikan setelah dirinya mengambil Langkah untuk menarik dua Raperda terkait reklamasi dari pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Jakarta.

Bahkan setelah menarik dua Raperda tersebut Anies juga berencana akan membentuk tim khusus untuk membuat perencanaan penataan tata ruang di kawasan Utara Jakarta tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat nelayan di sana.

“Nanti ada tim yang dibuat untuk menyusun perencanaan tata ruang Jakarta Utara, paling lambat tim dibuat awal tahun depan,” ujarnya

Anies belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait langkah hukum yang akan dia tempuh soal kelangsungan Pulau C dan D hasil reklamasi.

Dia menyebut akan berpikir dengan konsep jangka panjang dan langsung menyelesaikan kasus tersebut secara keseluruhan.

“Yang jelas kami berpikir jangka panjang, bukan menyelesaikan satu dua kasus saja,” kata Anies.

Sementara itu, Tigor Hutapea dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Reklamasi menyatakan akan mendukung sepenuhnya keputusan Anies terkait kelanjutan nasib reklamasi di kawasan Jakarta Utara.

Bahkan, pihaknya telah memberikan beberapa bukti yang bisa digunakan Anies sebagai pertimbangan menghentikan pembangunan pulau buatan di pesisir Utara Jakarta itu.

Baca Juga :

“Tadi sudah lakukan pertemuan dengan Pak Anies, iya kami dukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Anies, kami pun sampaikan beberapa bukti untuk jadi pertimbangan beliau nantinya,” kata Tigor ditemui bersamaan dengan Anies di kawasan Balai Kota.

Terkait nasib Pulau C dan D, Tigor dan sejumlah nelayan yang terdampak pun akan menunggu keputusan Anies, hanya saja dia mengaku meminta Anies untuk lebih cepat bertindak terkait pembangunan ruko atau bangunan di Pulau C dan D.

Selain meresahkan, kata Tigor, pembangunan di sana juga diduga tanpa landasan hukum yang pasti. Sebab Raperda tata ruang yang seyogyanya digunakan untuk mengatur pembangunan di kawasan itu justru belum juga rampung dibahas, bahkan telah dicabut pembahasannya dari prolegda. (mc/min)