Pemberian bantuan beras sejahtera (rastra) akan diperketat sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (CNNIndonesia/Safir Makki)
makobar.com –┬áPemerintah Bakal Perketat Penyaluran Rastra di 2018 Mendatang

JAKARTA – Pemerintah pusat akan memastikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), seperti pemberian beras sejahtera (rastra) dan bahan pangan pada 2018 berjalan lebih efektif dibandingkan dengan tahun ini.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemberian bantuan akan diperketat sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Jadi tidak salah sasaran, diterima sesuai dengan yang menjadi penerima haknya pada 2018,” ucap Puan, Rabu (6/12/2017).

Saat ini, lanjut Puan, pihaknya masih terus melakukan verifikasi data KPM. Sepanjang tahun ini, pemerintah melaksanakan BNPT di 44 kota secara bertahap. Selanjutnya, pemerintah bakal menambah luasannya hingga 317 kabupaten atau kota.

Pada tahun ini pemerintah telah mengonversi bantuan rastra menjadi bantuan pangan untuk 1,2 juta KPM dari total 15,6 juta KPM. Sementara, sisanya sekitar 14,4 juta masih menerima subsidi rastra.

“Tahun depan itu penerima rastra akan terkonversi di dalam subsidi rastra dan bantuan pangan,” terang Puan.

Namun, Puan menegaskan, penerima bantuan rastra tahun depan tidak perlu membayar karena bukan lagi bersifat subsidi, melainkan bansos.

Baca Juga :

Seperti diketahui, penerima bantuan rastra tahun ini dikenakan biaya Rp1.600 per kilogram (kg). Artinya, masyarakat masih harus mengeluarkan uang setidaknya Rp24 ribu untuk mendapatkan 15 kg beras.

Jika tahun ini penerima bantuan pangan baru menyentuh 1,2 juta KPM, maka pemerintah tahun depan menargetkannya hingga 10 juta KPM. Namun, hal itu dilakukan secara bertahap.

“Sekarang kami melakukan pemetaan agar lebih detil lagi,” imbuhnya. (mc/min)