YLBHI Ungkap Kejanggalan Fit and Proper Test Arief Hidayat
YLBHI Ungkap Kejanggalan Fit and Proper Test Arief Hidayat

makobar.com – YLBHI Ungkap 3 Kejanggalan Fit and Proper Test Arief Hidayat.

Jakarta – Koordinator Bidang Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Julius Ibrani menilai hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat janggal dan tidak layak sah.

Menurut Julius, ada tiga kejanggalan dalam proses fit and proper test Arief Hidayat. “Pertama, Arief Hidayat lolos dalam uji kelayakan, padahal ada dugaan pelanggaran kode etik dan dia memiliki rekam jejak yang tidak baik terutama dalam kasus Patrialis Akbar,” kata Julius Ibrani saat dihubungi Tempo pada Rabu, 6 Desember 2017.

Baca juga : ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat pernah diminta mundur dari jabatannya atas buntut kasus Patrialis Akbar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Arief dinilai tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan internal dan menjaga kewibawaan MK

Kedua, kata dia, ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Arief Hidayat terkait pertemuannya dengan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza. Julius menduga, pertemuan itu merupakan lobi politik untuk melanggengkan langkah Arief menuju kursi Ketua MK untuk periode kedua serta berkaitan dengan uji materi keabsahan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini tengah dibahas di MK.

Sebelumnya, Arief membantah adanya lobi politik itu dan menjelaskan bahwa pertemuan dia dan Komisi III DPR hanya sebatas membahas perpanjangan masa jabatan dan mencocokkan jadwal pelaksanaan fit and proper test.

“Hakim harusnya dapat menjaga kewibawaanya, terlebih sedang dalam proses memutuskan perkara. Urusan ‘dapur’ MK sewajarnya diurus oleh Sekjen. Atau dia bisa mengutus delapan hakim lain untuk menemui DPR,” kata dia.

Baca juga : Kerajaan Bisnis Anak Jokowi, Jauh dari Kekuasaan Istana dan Politik

Ketiga, kata dia, tidak ada transparansi dalam uji kelayakan terhadap calon tunggal Hakim Mahkamah Konstitusi.

“Masa jabatan Arief Hidayat baru berakhir April 2018, uji kelayakan ini seperti tergesa-gesa dan tampak sarat kepentingan di dalamnya,” kata dia.

Berdasarkan ketiga kejanggalan itu, Julius menilai, uji kelayakan hakim MK Arif Hidayat penuh kejanggalan dan tidak layak sah.

“Seharusnya uji kelayakan itu dibatalkan dan diulang kembali secara transparan,”kata Julius.(zack)

SUMBERTempo.co
BAGIKAN