Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema 'Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila' bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. (mpr/ist)
Refly dalam Forum Kebangsaan dengan tema 'Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dalam Demokrasi Pancasila' bersama Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Alie Taher Parasong di Press Room DPR RI Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. (mpr/ist)

makobar.com – Anggota MPR RI dari Fraksi PAN, Ali Taher menegaskan, Negara harus hadir memberi peringatan dan pembinaan terhadap Ormas yang dianggap menyimpang dari Pancasla.

Menurut Ali Taher, Fraksi PAN yang menolak Perppu Ormas itu karena memang tidak ada unsur kegentiangan yang memaksa, tak ada kekosongan hukum, dan cukup dengan revisi UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas. Sehingga tak ada kesan negara memaksakan kehendak, dan negara harus hadir dengan memberi peringatan dan pembinaan terhadap ormas yang dianggap menyimpang dari Pancasila.

Baca Juga : Mendagri : Perppu Ormas Bukan Untuk Berangus Ormas

“Tidak ada satu fenomena sosial manapun, itu menyatakan bahwa negara dalam keadaan genting dan memaksa, bagi saya genting dan memaksa itu di negara ini adalah Korupsi Narkoba, Miras itu yang namanya genting dan memaksa. Kalau menyangkut peristiwa hukum, peristiwa sosial, kalau sekedar untuk melihat HTI dalam perspefektif di isu itu saya kira isu itu terlalu kecil,” ungkap Ali Taher, dalam dialog kebangsaan, Senin (6/11/2017) bersama Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di Gedung DPR RI Jakarta.

Kenapa terlalu kecil, jangan negara yang besar ini hanya melihat HTI itu sebagai sebuah ormas yang sangat gawat, saya tidak melihat feomena itu. “Yang dilihat, bahwa pemerintah dalam hal ini, melihat kekuatan masyarakat terlalu kuat, sangat kuat ini karena faktor utama adalah karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap jalannya kekuasaan dari sisi, pertumbuhan ekonomi tidak mampu memberikan sejahtera rakyat secara maksimal hampir 28 juta masyarakat miskin belum keluar dari kemiskinan.

Baca Juga : Perppu Ormas Jadi UU, Fahira: Innalillahi

Faktor kedua penegakan hukum sekarang ini tidak sesuai dengan hukum kecenderungan penegakan hukum itu kalau istilahnya klasik, “Tajam kebawah tumpul keatas” Padahal kita melihat terjadinya pergeseran reformasi dari posisi pembagian kekuasaan itu dimaksudkan agar ada satu berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 45 bahwa kita negara hukum,” papar Ali Taher.

Sedangkan pakar hukum tata negara Refly Harun yakin jika Presiden Jokowi tak mungkin menjadi pimpinan yang otoriter. Karena sistem demokrasi dan politik yang berjalan memang tidak memungkinkan untuk itu. Misalnya, banyak masyarakat dan partai politik yang terus mengkritisi pemerintahan. Sehingga, Perppu Ormas yang sudah disahkan oleh DPR dan akan direvisi itu tak mungkin menjadikan pemerintahan ini otoriter.”

Baca Juga : Perppu Ormas Disahkan DPR, Jokowi: Jangan Sampai Ada Yang Mengganti Ideologi Negara Kita Pancasila

“Kalau masyarakat terbelah pasca pilpres 2014 dan pilkada DKI Jakarta, 2017. Jadi, perdebatan soal Perppu Ormas ini jangan mengerucut ke HTI, tapi kepentingan bangsa yang lebih besar. Karena itu, revisi yang mesti dilakukan antara lain keharusan adanya proses hukum dalam pembubaran ormas, definisi tambahan bertentangan dengan Pancasila, dan hukuman yang diberikan terlalu berat, yaitu seumur hidup.

Namun, Refly menghormati disahkannya Perppu ormas tersebut oleh DPR RI. Tapi, pembubaran ormas tersebut mesti ada proses; dari pembinaan, peringatan, penghentian bantuan dan sampai pengajuan ke pengadilan, ujarnya. (mc/cu)

Jadilah yang Pertama