Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam.(FOTO:/ist)
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam.(FOTO:/ist)

makobar.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menegaskan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru harus dipastikan tidak membebani rakyat.

“Yang utama adalah PNBP tidak boleh menjadikan negara bebas mengambil pungutan atas pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya,” kata Ecky Awal kepada wartawan mengenai progres pembahasan RUU mengenai revisi atas UU PNBP di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Baca Juga : Golkar Solid Dukung Terbit Rencana Balon Bupati Langkat

Salah satu poin krusial dalam pembahasan RUU oleh Panja adalah mengenai objek PNBP. Selama ini, objek PNBP adalah pelayanan publik yang diberikan oleh negara mulai dari yang bersifat kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan hingga yang bersifat administratif. Karena pelayanan publik adalah amanah konstitusi sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Idealnya, memang pelayanan publik disediakan negara secara cuma-cuma. Namun, jika kemampuan negara belum memungkinkan, maka ada ruang di mana pengguna layanan dapat diminta kontribusinya untuk membiayai sebagian layanan tersebut,” ungkap Ecky.

Baca Juga : Tiga Alasan Mengapa Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi

Ecky menambahkan, tak kalah pentingnya dari meminimalisasi pungutan PNBP atas pelayanan publik, PKS juga ingin mengoptimalkan PNBP dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) termasuk migas, pertambangan, panas bumi, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. PKS memandang optimalisasi PNBP dari sektor-sektor ini sebagai operasionalisasi dari Pasal 33 UUD 1945. PNBP SDA juga penting untuk sustainability atau keberlanjutan pembangunan, mengingat sebagian besar objek pungutannya dari sektor yang ekstraktif atau tidak terbaharui.

Ironisnya, selama ini PNBP SDA ini masih jauh dari potensinya. Dalam dua tahun terakhir, PNBP SDA hanya berkontribusi kurang dari setengahnya PNBP. Di Tahun 2015 hanya Rp101 Triliun dari Rp 256 Triliun PNBP, dan di Tahun 2016 anjlok hingga sebesar Rp 65 Triliun dari PNBP sebesar Rp 262 Triliun. Contoh kasus, terkait PNBP SDA ini ialah temuan di tahun lalu dari hasil audit BPK mengenai tunggakan senilai Rp 21 Triliun dari lima perusahaan tambang. Tunggakan ini berasal dari tagihan negara berupa dana hasil produksi batubara (DHPB) atau royalti hasil tambang,” ungkap Ecky.

Baca Juga : Ketua KPU Deli Serdang Lantik Personil PPK

Terakhir, diharapkan dengan adanya UU yang baru kita punya tata kelola PNBP yang lebih akuntabel dan professional. Selama ini, dalam PNBP masih ditemui pungutan-pungutan tanpa dasar hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN, serta PNBP yang belum/ terlambat disetor,” tegas Ecky. (rel/mc/cu)

Jadilah yang Pertama