Foto udara kondisi perairan di sekitar wilayah reklamasi di Teluk Jakarta.(Republika/mc/min) ist
Foto udara kondisi perairan di sekitar wilayah reklamasi di Teluk Jakarta.(Republika/mc/min) ist

makobar.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto menyatakan, apabila proses pembangunan pulau reklamasi terus dilanjutkan maka ini berarti membiarkan proses berdirinya negara dalam negara. Karena itu, reklamasi harus dihentikan.

“Tidak boleh ada negara di dalam negara”, kata Hermanto dalam keterangan persnya kepada wartawan.

Baca Juga JK Tegaskan Reklamasi Teluk JKT Sudah Jalan, Tak Mungkin Dibongkar

Presiden Joko Widodo, kata Hermanto, sudah menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin tentang reklamasi Teluk Jakarta baik saat menjabat Presiden maupun saat jadi Gubernur Jakarta.

“Negara Indonesia tidak mengeluarkan izin. Jadi kalau pengembang masih terus melakukan reklamasi berarti ia merasa pulau reklamasi yang dibuatnya adalah miliknya alias negara tersendiri yang tidak terikat dengan aturan Negara Indonesia”, papar Hermanto.

Baca Juga : Jokowi Tegaskan Tidak Pernah Keluarkan Izin Reklamasi Jakarta

Karena merasa miliknya itu, maka publik tidak bisa mengakses. Bahkan ada penjaga pantainya. “Publik, jangankan mendarat ke pulau, baru mendekat saja sudah diusir oleh sang penjaga pantai. Sudah benar-benar mirip negara tersendiri”, papar Legislator dari Fraksi PKS ini.

“Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus merealisasikan janji kampanyenya menghentikan reklamasi. “Adapun untuk yang sudah terlanjur selesai direklamasi, disita saja oleh negara. Lalu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Legislator dari dapil Sumatera Barat ini. (rel/mc/cu)

Jadilah yang Pertama